Warga Tutup Akses Jalan ke SMP Swasta yang Tolak Iuran Rp 140 Juta ke RW, Sebut untuk Bayar Satpam

Total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai sekuriti.

Baca juga: Daya Tampung PPDB SMP Negeri di Surabaya Terbatas, Wali Kota Eri: Masih Ada Sekolah Swasta

Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak.

Dia menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

"Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot," jelasnya.

Selain itu, pengelola sekolah juga mengaudit pengelolaan iuran yang diminta warga, dan ternyata banyak sisa.

"Pihak sekolah audit sendiri, (iurannya) buat bayar 30 satpam, Satpamnya gajinya cuma Rp 2,5 juta, terus itu kali 30 (orang) hasilnya cuma berapa, sisanya masih banyak," ujarnya.

Dengan demikian, Armuji menyerahkan keputusan soal iuran itu ke pihak sekolah, apakah akan melapor ke polisi atau tidak.

Berita tentang SMP Swasta Tak Gratis

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengeklaim bahwa biaya sekolah siswa swasta dapat mencapai belasan kali lipat lebih besar dibandingkan biaya sekolah siswa negeri.

Hal itu diungkapkan Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas, Amich Alhumami, dalam sidang lanjutan gugatan SD-SMP negeri dan swasta gratis di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (1/8/2024).

"Ini untuk ilustrasi saja, kalau memenuhi standar pelayanan minimal di negeri per siswa Rp 24,9 juta. Di sekolah swasta bisa berlipat-lipat dan mencapai Rp 200 juta per siswa per tahun. Kita bisa cari sekolah swasta yang mana," kata Amich di hadapan majelis hakim.

"Yang bisa menjangkau ini (biaya sekolah swasta semahal itu) tentunya anak-anak dari keluarga yang kaya. Kalau pemerintah atau APBN harus juga menanggung bagian yang seperti ini, ada isu juga soal keterbatasan anggaran," ujar dia melanjutkan.

Pemerintah, ujar Amich, saat ini mengutamakan siswa-siswi dari keluarga tidak mampu yang masih belum berkesempatan menempuh sekolah bahkan sampai ke jenjang pendidikan menengah.

Ia menyebutkan, prinsip dalam alokasi anggaran pendidikan yang disusun pemerintah yakni sepanjang memenuhi standar pelayanan minimal dan sejauh ini dianggap telah relatif cukup.

"Yang tidak mencukupi adalah beban-beban lain di luar standar pelayanan minimal, (misalnya) kegiatan ekstrakurikuler, study visit, itu yang sekolah sebagian dari mereka memungut biaya kepada orang tua," kata Amich.