Klarifikasi SMP Swasta yang Tolak Iuran Rp 140 Juta ke RW, Merasa Tak Adil dan Siapkan Jalur Hukum

Klarifikasi Pihak Sekolah

Mengenai alasan penolakan pembayaran iuran itu, Kepala Bagian (Kabag) Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, pihaknya secara tiba-tiba mendapatkan informasi kenaikan iuran tersebut.

Pihaknya kemudian mempertanyakan kenaikan iuran itu. Namun, karena dianggap terlalu tinggi, mereka menolak untuk membayar lantaran merasa dipaksa.

"Kok bisa naik tanpa mengundang Petra. Memang mereka sengaja tidak mengundang dan Petra harus mengikuti semua keputusan mereka, kan kalau seperti ini tidak adil," ujarnya dikutip dari Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Selain itu, Christin mengatakan, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan antara sekolah dengan jalan raya.

Untungnya, hal tersebut tidak jadi dilakukan setelah mediasi antara kedua belah pihak.

"Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita," tambahnya.

Baca juga: Deret Fakta Warga Tutup Akses Jalan SMP Swasta, RW Naikkan Iuran Jadi 140 Juta, Sekolah Keberatan

Oleh karena itu, pihaknya berhadap agar para RW bisa membahas permasalahan tersebut dengan Petra untuk mencari jalan tengahnya.

Adapun, ia mengatakan bahwa pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikad baik dari warga.

"Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama. Kalau nanti terus seperti ini, (akses) ditutup, terpaksa ambil jalur hukum," tegasnya.

Sementara itu dalam video di Youtube Armudji, warga menyebut SMP Petra enggan membayar iuran ini.

"Mewakili RW 4 mengatakan mengenai iuran penjagaan. Ada 4 iuran keamanan dari (RW) 04, (RW) 05 dan (RW) 07 dan Petra."

"Semua masuk uang ke bendahara keamanan untuk membiayai satpam di sini."

"Selama 5 tahun tidak naik, makanya dinaikkan."

"Awalnya Rp 32 juta per bulan kali 4 untuk bayar satpam di sini. Ada kantor, tempat usaha (Rp 200 ribu). Petra mengantarkan anak itu buat macet ditambah Petra ga mau bayar," kata warga.