Airlangga Mundur dari Ketum Golkar, Beri Ucapan Jokowi - Prabowo, Pengamat Singgung Invisible Hand

TRIBUNJATIM.COM - Airlangga Hartarto menyatakan diri mundur dan melepaskan jabatan Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Ternyata keputusan ini sudah dilakukan sejak Sabtu (10/8/2024) malam.

 Setelah mengundurkan diri, Airlangga Hartarto mengucapkan terima kasih ke sejumlah orang yang turut membantunya selama ini.

Tak terkecuali untuk untuk Joko Widodo (Jokowi) hingga Prabowo Subianto.

Baca juga: 25 Kader Golkar Temui Airlangga Hartarto Bukan Disiapkan Jadi Pendamping Khofifah, Ini Alasannya

Airlangga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantunya membesarkan Partai Golkar.

"Sebagai seorang pribadi, bersama seluruh keluarga saya, dari hati yang terdalam, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada begitu banyak pihak yang telah bekerjasama dan membantu membesarkan partai yang kita cintai bersama," kata Airlangga dalam keterangan videonya, seperti dilihat Minggu (11/8/2024).

"Saya yakin, seluruh prestasi yang telah kita capai bersama sejauh ini akan terus dilanjutkan dengan lebih baik lagi," imbuhnya.

Secara khusus, Airlangga juga berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Haji Maruf Amin.

"Demikian pula, terima kasih saya sampaikan kepada Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih Mas Gibran Rakabuming Raka," ucap Menko Perekonomian itu.

"Kepada para senior Golkar, khususnya Bapak Jusuf Kalla, Bapak Aburizal Bakrie, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, Bapak Akbar Tanjung, Bapak Agung Laksono serta Bapak Muhamad Hatta, saya juga mengucapkan beribu terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan bimbingan yang diberikan kepada kami," lanjutnya

Lebih lanjut, Airlangga meyakini jajaran pengurus DPP Partai Golkar, serta kepada seluruh pimpinan partai di tingkat provinsi, kota dan kabupaten, dapat terus menjaga soliditas dan kesinambungan Partai Golkar ini.

"Pada kesempatan ini perkenankan saya untuk menyampaikan kebanggaan saya atas dukungan dan persahabatan yang tulus selama ini. Hanya rasa terima kasih yang dalam yang bisa saya haturkan dalam saat seperti ini," katanya.

"Khususnya kepada para kader dan simpatisan Partai Golkar, saya mengimbau untuk terus merawat partai kita dengan penuh semangat dan optimisme. Saya yakin, Partai Golkar akan terus melangkah ke depan dan memberi kontribusi positif bagi Tanah Air yang kita cintai," pungkasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Khoirul Umam mengungkapkan ada kejanggalan di balik pengunduran diri Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar.

Dia menduga ada invisible hand yang ikut campur dalam pengunduran diri ini.

Khoirul menjelaskan langkah mundurnya Airlangga dari posisi Ketum Partai Golkar tak lepas dari kuatnya benturan antar kekuatan di internal Golkar. Faksi-faksi besar mulai berbenturan satu sama lain sejak jelang Pilpres 2024 lalu. 

"Faksi-faksi kekuatan di internal Golkar memiliki agenda kepentingan ekonomi-politik yang beragam. Ada yang mencoba untuk mempertahankan kedaulatan politik partai dari intervensi eksternal, ada pula yang mencoba bersimbiosis dengan kekuatan eksternal yang dekat dengan kekuasaan, untuk mempengaruhi dan mengendalikan keputusan politik strategis Partai Golkar," kata Khoirul dalam keterangannya, Minggu (11/8/2024).

Khoirul menjelaskan benturan antara elite Golkar sempat terlihat saat Golkar melakukan utak-atik komposisi koalisi pilpres. Saat itu Golkar sempat hampir mendekat dengan PDIP. 

"Hal itu diyakini sejumlah kalangan sebagai alasan mengapa akhirnya Airlangga sempat diperiksa lembaga penegak hukum terkait kasus minyak goreng, karena manuver Airlangga dianggap tidak firmed dengan agenda kepentingan kekuatan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Khoirul pun menduga ada invisible hand itu yang mulai bergerak untuk mendongkel Airlangga dari jabatan kursi Ketum Golkar.

Alasannya, Golkar dianggap tidak tegas dalam pengusungan di Piljada.

"Kali ini, "the invisible hand" tampaknya kembali bergerak karena langkah dan keputusan Airlangga di sejumlah Pilkada dianggap kurang tegas dan sering memunculkan ketidakpastian. Karena itulah, operasi politik berjalan hingga memunculkan informasi spekulatif adanya pergerakan pemeriksaan lanjutan oleh lembaga penegak hukum atas isu lama yang belum ada kejelasan informasinya," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com