APBD Surabaya 2025 Rp12,3 T Disahkan, Adi Sutarwijono: Prioritaskan Penanganan Banjir dan Kemiskinan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pimpinan DPRD Kota Surabaya bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2025 sebesar Rp 12,3 triliun.

Postur APBD tahun depan itu disahkan saat rapat paripurna yang digelar, Kamis (15/8/2024).

Kekuatan APBD ini naik dari APBD 2024 sebesar Rp 10,9 triliun. Yang menarik, keuangan APBD Surabaya ini disahkan secara monumental, menjelang HUT ke-79 Kemerdekaan RI.

"Kekuatan APBD 2025 ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Mengatasi banjir hingga mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga," kata Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono usai rapat paripurna.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Adi Sutarwijono. Tiga wakil Ketua DPRD Laila Mufidah, A Hermas Thony, dan Reni Astuti ikut mendampingi saat penandatanganan APBD 2025 bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti Waspadai Gagal Ginjal pada Anak: Harus Ada Upaya Preventif

Peningkatan APBD Surabaya itu ditekankan untuk makin mempercepat laju  pembangunan di Kota Pahlawan. Juga harus mampu mengakselerasi layanan publik, memudahkan layanan kesehatan, memajukan pendidikan, memperkuat pengentasan kemiskinan, dan percepatan pembangunan di bidang lain.

"Pembangunan infrastruktur, pembenahan perkampungan, hingga pengentasan pengangguran harus menjadi perhatian serius. Pada 2025, banjir dan genangan di Surabaya harus minim," tandas Adi.

Banjir Harus Tuntas

Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono menyebut bahwa banjir masih menghantui kota ini. Dia meminta secara bertahap program Pemkot Surabaya harus mengacu pada penuntasan banjir ini.

Tingkat kedalaman genangan air, durasi hingga luasan banjir harus diminimalisasi. Secara bertahap, banjir di Surabaya harus dituntaskan.

"Saya memaklumi pada 2025 banjir masih akan ada. Tapi skala genangan air harus berkurang," tandas Cak Adi.

Dia menekankan agar program mengatasi banjir harus menjadi salah satu program prioritas pada 2025. DPRD Surabaya sudah menekankan prinsip kebijakan yang akan dijalankan dalam pemerintahan di Kota Surabaya ke depan sesuai skala prioritas.

Baca juga: Dulunya Mengajar Jadi Guru Paud, Sosok Perempuan Ini Memperoleh Suara Terbanyak DPRD Kota Surabaya

Dengan ditetapkannya APBD 2025 ini, Pemkot diharapkan bisa merencanakan program-program kegiatan pembangunan yang lebih terencana. Ini untuk mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat dan peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat. 

"Semoga ke depan bisa didorong untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Surabaya. Kami mendukung program padat karya yang sudah dijalankan Pemkot," katanya.