MCW Ajak Warga Malang Pilih Calon Pemimpin Punya Komitmen Anti Korupsi, Singgung Mantan Napi Nyalon

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Malang Corruption Watch (MCW) mengajak masyarakat agar cerdas memilih calon pemimpin di Malang Raya.

MCW menyarankan warga untuk tidak memilih calon kepala daerah yang bermasalah.

Aktivis MCW, Dhien Favian mengingatkan, pilkada menjadi momentum sejarah yang penting bagi masyarakat Malang Raya.

Oleh karena itu, jangan sampai masyarakat memilih sosok yang tidak tepat, karena akan berdampak pada kehidupan banyak orang.

Pilkada juga harus menjadi ajang pembuktian bagi para calon untuk meneguhkan komitmennya dalam pelayanan publik, khususnya dalam konteks komitmen anti-korupsi kepada masyarakat secara luas.

Selain menguji komitmen, pengawalan terhadap momentum pilkada ini harus dilakukan oleh masyarakat luas supaya kebijakan publik yang disahkan berpihak pada pemenuhan kesejahteraan umum. 

MCW menyoroti majunya mantan narapidana korupsi dalam pencalonan kepala daerah di Kota Malang.

Menurut catatan MCW, hal seperti itu tidak sekadar ada di Kota Malang. Kondisi serupa juga ditemukan di tempat lain.

Dia mengatakan, majunya mantan narapidana jelas mencederai hak politik masyarakat untuk memiliki pemimpin yang bersih.

Selain itu, MCW menilai mantan narapidana juga berpotensi besar untuk mengulangi kejahatan yang sama.

Baca juga: Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Korupsi, Kades dan Bendahara Desa di Tulungagung Ditahan Kejari

"Pola seperti ini masih banyak ditemukan ketika kepala daerah yang pernah menjadi narapidana kejahatan berat justru kembali diusung oleh partai politik untuk menjadi calon kepala daerah dengan alasan praktis, seperti popularitas yang masih tinggi ataupun kepemilikan sumber daya politiknya yang besar," ujar Favian, Senin (2/9/2024).

Dalam kajian terbaru yang dilakukan MCW di Malang Raya, terlihat adanya kooptasi kepentingan pusat di daerah.

Pilkada Serentak 2024 kembali disuguhkan desentralisasi koalisi raksasa dari pusat yang menyebar di seluruh daerah. 

"Khusus di Kota Malang dan Jawa Timur, koalisi KIM Plus yang terdiri atas koalisi pendukung Prabowo-Gibran sudah mengusungkan calon-calon mereka. Pola seperti ini tidak bisa dikatakan akan menghasilkan kepemimpinan lokal yang demokratis dan substantif. Pembuatan kebijakan publik dari calon ini akan mengarah pada model top-down yang tidak melibatkan partisipasi hingga pengawasan masyarakat," ujar Favian.

M Anton yang merupakan mantan narapidana korupsi maju dalam Pilkada 2024 Kota Malang. Ia berpasangan dengan Dimyati Ayatullah.

Dalam pernyataan resminya setelah mendaftar di KPU Kota Malang mengenai statusnya sebagai mantan terpidana, Anton menegaskan bahwa dia tidak seperti apa yang dibayangkan banyak orang saat ini.

"Saya tidak seperti apa yang masyarakat lihat. Bahwa kami percaya, kami diminta oleh masyarakat untuk melaksanakan program. Tidak lain masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami. Saya percaya masyarakat Kota Malang cerdas. Saya yakin masyarakat tahu mana yang baik dan tidak baik, mana yang salah dan tidak salah," kata Anton.

Anton menegaskan dirinya maju Pilkada Malang 2024 karena diberi tugas oleh para tokoh agama dan masyarakat.

Ia ingin menunaikan tugas itu. Anton masih cukup yakin dengan program-program yang pernah ia usung saat menjadi wali kota sebelumnya. Anton menegaskan bahwa program yang diusung nanti jika ia terpilih adalah peduli masyarakat kecil.

"Kami dan seluruh tokoh ulama, kiai, dan habib, akan bersama-sama bertekad maju di Pilkada 2024. Dengan harapan bersama, bahwa kami ditugasi membangun Kota Malang. Melakukan visi dan misi program yang diperuntukan ke masyarakat Kota Malang," kata Anton.

Sementara itu, Bakal Calon Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin mengatakan, partai tempatnya bernaung sekarang yakni PSI memang dipimpin oleh anak Presiden RI, Joko Widodo yakni Kaesang Pangarep.

Meski begitu, ia tidak ingin dianggap hanya mendapat aji mumpung sekalipun di saat bersamaan ia mengakui memiliki hubungan dan komunikasi dengan pemerintah pusat.

Kehadirannya bersama Wahyu Hidayat dalam Pilkada Malang 2024 kali ini untuk membuktikan bahwa dirinya memang mampu mewujudkan harapan publik.

Pasangan Wahyu-Ali didukung oleh koalisi partai besar yang sering disebut KIM Plus. Bahwa Ali sendiri mengatakan dirinya terinspirasi kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Kami ingin hadirkan kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 terjadi di Kota Malang," kata Ali.

Dosen hukum Universitas Islam Malang (Unisma) , M Fahrudin Andriansyah sebelumnya telah mengatakan, partai politik memiliki tanggung jawab kepada masyarakat tentang edukasi anti korupsi.

Menurutnya, tanpa peran partai politik yang masif, upaya memberantas korupsi akan cukup sulit diwujudkan. Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (Pasak) Unisma itu megingatkan, isu anti korupsi berkaitan dengan isu-isu sosial yang lain. 

"Memang agak tidak adil juga juga kalau semuanya diserahkan kepada publik, ada peran yang begitu penting yakni partai politik. Partai memiliki kewenangan luar biasa memberikan rekomendasi atau tidak kepada kadernya. Sekarang kita lihat, partai yang memiliki semangat anti korupsi itu yang mana? Kalau ini biasa saja, sesuatu yang tidak baik itu manjadi baik karena dibiasakan, terutama dalam agenda pemberantasan anti korupsi ke depan," ujarnya.

Di tengah minimnya gerakan partai politik menolak korupsi, pada akhirnya mau tidak mau publik yang harus menyuarakan.

Fahrudin juga mendorong agar masyarakat ikut mendukung calon kepala daerah yang memiliki tujuan pemberantasan korupsi.