Pemkot Malang Lakukan Sertifikasi, Hingga Agustus 2024, Aset yang Terselamatkan Capai Rp 500 Miliar

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sylvianita Widyawati 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Wamen Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni, menyerahkan secara simbolis 41 sertifikat pada berbagai pihak, termasuk Pemkot Malang, di Aula Kantor Pertanahan Kota Malang, Jalan Danau Jonge, Malang, Jawa Timur, Senin (2/9/2024) sore.

Di antaranya Sertifikat Hak Pakai (SHP) Pemkot Malang ada 12 sertifikat. Ada juga SHM lewat skema PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) milik warga/organisasi.

PTSL merupakan program pemerintah untuk mendaftarkan tanah untuk pertama kalinya secara serentak.

Program ini dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat desa atau kelurahan.

Sekda Kota Malang, Erik Setyo Santoso menjelaskan, dengan perolehan SHP, maka Pemkot Malang tidak kehilangan aset.

Bahkan sampai Agustus 2024 bisa menyelamatkan aset senilai Rp 500 miliar.

"Kami akan melaksanakan persertifikatan terus menerus. Aset Pemkot Malang ada lebih dari 8.000 bidang. Secara bertahap kita lakukan upaya pengamanan, sehingga bisa tersertifikasi," jelas Erik usai acara.

Dikatakannya, tanah di Kota Malang, ada dua jenis.

Pertama, tanah yang dimiliki pemkot dan non pemkot.

Baca juga: PTSL 2024 Sasar 10 Kecamatan di Trenggalek, Desa Dongko Dapat Jatah Paling Banyak

Untuk yang non pemkot bisa dimiliki instansi lain atau warga masyarakat. Dan jika semua jengkal tanah di Kota Malang sudah tersertifikatkan, Malang akan disebut sebagai kota lengkap.

"Tadi sudah dipublikasikan oleh pak wamen bahwa tanah di Kota Malang tidak ada yang tak bersertifikat. Karena itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berencana akan datang ke Kota Malang pada 13 September 2024 mendatang dan mentasbihkan Malang sebagai salah satu kota lengkap. Artinya di Kota Malang sudah tersertifikat semua. Saat ini, sertifikasi aset milik Pemkot Malang sedang berproses," ujar Erik.

"Sudah berproses atau mencapai 50 persen dari 8.000an bidang tanah. Tadi yang sudah tersertifikasi, jika diappraisal nilainya mendekati Rp 500 miliar atau Rp 0,5 triliun," tambahnya.

"Artinya upaya kita dalam mengamankan aset ini benar-benar kita maksimalkan," lanjutnya.

Menurut Erik, setelah berkas lengkap untuk kebutuhan sertifikasi, pihaknya memasukkannya ke BPN.

Banyak juga berkas yang sudah diantrekan untuk menunggu proses lanjutan sebelum keluarnya sertifikat.

Erik berharap, sisanya bisa tuntas semuanya.

Menurutnya, proses pensertifikatan itu juga dipantau KPK lewat skema Monitoring Centre for Prevention (MCP).

"Ada banyak indikator bagaimana supaya aset pemda terlindungi dengan keluarnya sertifikat hak pakai atas nama Pemkot Malang. Untuk ini, kita juga melibatkan kejaksaan juga dan Polresta Malang untuk melakukan pendampingan. Membantu kita dalam penyelamatan barang milik daerah," pungkasnya.

Sedangkan Kabid Aset Pemkot Malang, Eko Fajar Arbandi mengatakan, ada 3.770 bidang tanah sudah tersertifikasi.

Sebanyak 1.842 SHP sudah dipegang Pemkot Malang yang terdiri dari 3.770 bidang tanah.

"Contohnya dalam satu kawasan perumahan, karena bidangnya bisa dihuni oleh sejumlah orang, maka bidangnya jadi banyak. Saat ini sudah ada 8.264 bidang tanah yang menjadi aset," ujarnya.

Dikatakannya, saat ini, ada 4.494 bidang yang belum tersertifikasi.

Sedangkan 12 SHP yang diserahkan itu berserak di lima kecamatan di Kota Malang. 12 sertifikat itu terdiri dari 35 bidang dengan nilai aset Rp 29,5 miliar. 

Sementara itu, Raja Juli Antoni menyatakan, 10 tahun terakhir, kegiatan sertifikasi terus meningkat.

"Sebelum pak Jokowi naik, ada 46 bidang tanah tersertifikasi. Tapi dengan adanya PTSL, maka terjadi kenaikan signifikan. Jika awalnya 500.000/tahun. Kini mencapai 6-7 juta per tahun. Yang terdaftar saat ini ada 117 juta bidang tanah," katanya.

Diharapkan, di era pemerintahan Prabowo ke depan, kelak, tanah di Indonesia tersertifikatkan. 

Ia berpesan pada warga Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang sudah mendapat sertifikat lewat PTSL agar menjaganya.

Untuk kegiatan PTSL di Kelurahan Polehan, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, ada sebanyak 1.200, dan kurang 40 sertifikat.