Ridwan Kamil Ngaku Sudah 'Bestie' dengan Prabowo, Santai Tinggal Bilang Jika APBD Kurang: Gampang

TRIBUNJATIM.COM - Ridwan Kamil (RK) mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jakarta periode 2024-2029 di Pilkada Jakarta 2024.

Ia baru-baru ini menyinggung kedekatannya dengan Prabowo Subianto, Presiden Indonesia yang terpilih.

Bahkan RK mengklaim dirinya sudah bestie dengan Prabowo.

Sehingga jika kekurangan dana, akan mudah meminta bantuan.

RK menyampaikan, Prabowo telah memberikan mandat langsung kepadanya untuk mengurus Jakarta.

“Saya ada di koalisi Bapak Prabowo, presiden terpilih. Kebetulan beliau berkeinginan agar saya untuk mengurus wilayah ini. Karena kami sudah se-bestie itu, gampang kalau ada apa-apa,” ujar Ridwan Kamil dalam acara deklarasi Selayang Pandang di sebuah pendopo samping kantor Bamus Betawi di Jalan Bekasi Timur IX, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pada Jumat (6/9/2024), dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Reaksi Ridwan Kamil Diteriaki Hidup Anies saat Kunjungi Makam Mbah Priok Jakarta Utara

Pria yang dipanggil Bang Emil ini berkelakar, misalnya nanti Jakarta kekurangan dana, dia akan mudah meminta bantuan kepada pemerintah pusat.

“Presiden kurang duit nih buat Bamus Betawi nih, Presiden duit ini (seret) banget cuma cukup setengahnya, bisa dikasih dikit lah dari APBN,” kata RK.

Mantan Gubernur Jawa Barat ini menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Bahkan, lebih baik lagi jika posisi-posisi ini diisi oleh orang-orang yang sefrekuensi.

“Tapi, kalau presiden dan gubernurnya tidak kompak, tidak sefrekuensi, tentu kan boro-boro saling balas WhatsApp, bersurat saja mungkin balasnya bisa lama. Siapa yang dirugikan? Warga,” imbuh dia.

RK menegaskan, koordinasi antara Presiden dengan gubernur akan menghasilkan percepatan pembangunan hingga berlipat-lipat dan ujung-ujungnya menguntungkan rakyat.

Sebelumnya, RK mendapat pesan dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto agar menyulap kantor pemerintahan menjadi hunian masyarakat.

Ridwan Kamil menyebut, jika kantor pemerintahan nantinya akan ditinggal karena dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Jakarta sendiri sudah tak lagi menjadi ibu kota pemerintahan.