Reaksi Tegas Said Abdullah Soal Cakada PDIP Dianggap Lawan Calon KIM, Singgung Kontestasi Demokratis

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Adanya anggapan bahwa calon kepala daerah dan gubernur di sejumlah daerah yang diusung PDI Perjuangan ingin melawan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju ditepis Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah. 

Pria yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini menjelaskan bahwa dalam pilkada ada kerjasama politik. 

Dia menegaskan bahwa ini harus dimaknai sebagai kontestasi demokratis, bukan sebuah permusuhan politik.

"Cara pandang ini harus klir lebih dulu. Sebab kontestasi pilkada adalah jalan demokratis dan konstitusional kita mendapatkan pemimpin di daerah. Setelah pilkada, semua pihak yang tadinya ber kontestasi hendaknya rukun kembali bersama sama membangun daerah dengan perannya masing masing," paparnya, Selasa (24/9/2024).

Baca juga: Pengakuan Ketua Banggar DPR Said Abdullah Soal Revisi UU MD3: Dulu Saya yang Mengusulkan, Just It

Dia juga menjelaskan, terbentuknya kerjasama politik di pilgub dari sejumlah daerah dari KIM bahkan KIM Plus harus dilihat konteks politik paska pilpres dan sebelum lahirnya Putusam MK No. 60 pada tanggal 20 Agustus 2024. 

"Kalau saya baca, saat itu memang ada sejumlah keinginan dari sejumlah elit politik yang ingin mengulang kesuksesan pada pilpres dalam pilkada. Namun setelah munculnya Putusan MK No. 60 tahun 2024, dan munculnya sejumlah figur calon kepala daerah, peta politik telah berubah," ujarnya.

Selain hal itu, dia melihat bahwa kontestasi pilkada adalah kontestasi figur.

Dalam kontestasi pilkada, yang “dijual” ke rakyat adalah figurnya, menyangkut prestasi, rekam jejak, kemampuan komunikasi politiknya  dengan pemilih, strategi pemenangan, dukungan logistik, hingga jaringan sosial.

Terkait hal ini, dia tak bermaksud mengerdilkan partai partai pengusung.

Baca juga: Sosok Said Abdullah Politisi PDIP Mimpikan Duet Ganjar-Anies di Pilpres 2024, Ungkap Bisa 1 Kekuatan

Namun apapun itu, pemilih tetap melihat figur yang di usungnya. 

"Dalam survei kita sering mendengar split ticket voting, yaitu pendukung partai A, dimana Partai A mendukung kandidat yang tidak dinginkan oleh pendukung Partai A tersebut, sehingga mereka memilih mendukung figur dalam pilkada yang di usung Partai B karena dianggap lebih memenuhi harapannya," urainya.

Terakhir, dia melihat faktor split ticket voting dalam pilkada ini cukup besar.

"Sebab belum tentu aras elit sejalan dengan aspirasi grassrootnya, mempertimbangkan situasi seperti ini, saya kira pilkada akan semakin dinamis. Dengan demikian kita tidak bisa terpaku hanya formalitas kerjasama politik," pungkasnya.