Didemo Guru karena Pangkas Gaji Rp50 Ribu, Kepsek Santai Jawab Tudingan: yang Nilai Saya Pemerintah

TRIBUNJATIM.COM - Seorang kepala sekolah diprotes guru dan staf karena diduga melakukan penggelapan dana sekolah.

Tiap guru honorer dipangkas gajinya sebesar Rp50 ribu dengan alasan untuk insentif.

Namun tak disangka, sikap kepala sekolah (kepsek) justru santai menjawab protesan para guru.

Kepala sekolah menyebut yang memberikan penilaian atas sikapnya bukanlah guru, melainkan dari pemerintah.

Kasus ini terjadi di Kota Ternate, Maluku Utara.

Para guru di SD Negeri 69 Kota Ternate, Maluku Utara menggelar aksi protes terhadap kepala sekolah, Senin (30/9/2024) pagi.

Baca juga: Klarifikasi Sekolah Soal Siswi SMP Disuruh Sekolah Lepas Cadar, Kepsek Beri Penjelasan, Ortu Kecewa

Dalam aksi itu, para guru beserta staf sekolah minta dinas terkait segera mencopot kepala sekolah bernama Arwais Saadu.

Arwais diduga melakukan penggelapan dana sekolah.

Terpantau beberapa spanduk bertuliskan 'Selama menjadi kepala sekolah, tidak pernah ada keterbukaan masalah anggaran' terpampang di pagar sekolah.

"Dari menjabat sebagai kepsek tahun 2019 sampai sekarang 2024 ini, tidak ada keterbukaan dana BOS dan BOSDA, makanya kami para guru dan staf selama ini tidak tahu besaran anggaran itu berapa," ujar salah satu guru yang enggan namanya disebutkan.

“Setiap dana cair hanya adakan rapat, tetapi tidak pernah terbuka berapa jumlahnya," tambah guru lainnya.

Kata para guru, kepala sekolah juga kerap memangkas gaji guru honorer dengan alasan untuk uang insentif guru PNS.

“Setiap guru honorer dipotong Rp50 ribu dengan alasan untuk uang insentif bagi guru PNS, itu pun tidak pernah dibicarakan sebelumnya," bebernya.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah SDN 69 Kota Ternate, Arwais Saadu mengatakan sebelumnya, rapat bersama para guru terkait masalah penyusunan berkas sudah dilakukan.

“Kemarin hari Sabtu saya adakan rapat, terus saya sampaikan kepada guru-guru karena mau penyusunan arkas di tahun 2025, apa saja yang dibutuhkan sekolah itu disampaikan," akunya, dikutip dari Tribun Ternate.

“Sikap saya itu, sesuai dengan penilaian Dinas Pendidikan Kota Ternate, karena yang menilai saya itu bukan guru tapi pemerintah," ungkapnya.

Soal tudingan pemangkasan gaji honorer, ia mengaku itu diperuntukkan untuk mengganti uang konsumsi yang telah dihilangkan sebelumnya.

“Sebelumnya memang ada uang makan, tapi karena sekarang sudah tidak ada, makanya saya inisiatif potong setiap honorer Rp50 ribu," terang Arwais.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Muchlis Djumadil merespons cepat terkait aksi para guru di SDN 69 Kota Ternate.

“Kepala Bidang SD sudah panggil kepala sekolah tadi, sudah berkoordinasi dengan komite juga. Saat ini timnya sudah turun ke lokasi, untuk membuka palang sekolah itu agar besok sudah bisa proses belajar lagi,” kata Muchlis.

Baca juga: Anaknya yang Guru SD Sudah Tak Ngajar, Kades Malah Usir Kepsek Paksa Gaji Dibayar: itu Urusan Saya

Soal dugaan penggelapan dana Bos dan Bosda yang dilakukan Kepala Sekolah SDN 69, kata Muchlis, pihaknya akan segera menelusuri dan apabila ada temuan maka akan ditindaklanjuti.

“Jadi nanti proses terlebih dahulu, ada bidang yang menangani itu. Kalau memang terbukti ada temuan, maka akan kena sanksi, tapi inikan baru laporan dan aduan saja yang kami terima,” paparnya.

“Saya ini tidak mau menerima laporan dan aduan yang belum ada bukti,” tambahnya.

Muchlis akui, pihaknya akan melakukan rapat evaluasi bersama sejumlah guru dan kepala sekolah terkait persoalan tersebut.

“Jadi dari tim sudah disepakati tadi. Besok itu tim harus ke lokasi untuk melakukan rapat bersama,” ucap mantan Kadisperindag Ternate itu.

Kepada para guru-guru Muchlis menegaskan, agar tidak ada lagi aksi pemalangan pagar.

Sebab itu, sambung dia, akan menghambat proses belajar para siswa.

“Ini merugikan siswa, jadi kalau ada masalah jangan langsung palang pagar, kan bisa berkoordinasi dengan dinas terkait agar masalah bisa diselesaikan. Jadi jangan mengorbankan proses belajar,” tandasnya mengakhiri.

Baca juga: Kades Ngamuk Usir Kepsek dari Sekolah, Minta Gaji Anaknya yang Guru Honorer Dibayar, Siswa Ketakutan

Kisah lainnya, seorang kepala desa ngamuk mengusir kepala sekolah (kepsek) dari sekolah tempat ia mengajar.

Kepala desa (kades) itu juga memalang pintu sekolah dasar tersebut supaya para guru tidak bisa masuk.

Adapun kasus itu dipicu lantaran gaji Karlina, anak kades tersebut yang belum dibayarkan oleh pihak sekolah.

Karlina merupakan guru honorer di Sekolah Dasar (SD) 34 Halmahera Barat, Maluku Utara.

Disebutkan gaji Karlina belum dibayar sejak Januari 2024 hingga sekarang.

Kades yang ngamuk itu adalah Kepala Desa Sukadamai, Kecamatan Jailolo Selatan bernama  Masud Lutfi.

Dikutip dari Tribun Ternate, pintu sekolah dipalang menggunakan kayu yang dipaku silang. 

Akibat dari pemalangan itu, aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara.

Kepala Sekolah SD 34 Halmahera Barat, Darwis Hamisi mengatakan, pihaknya tidak membayar gaji honor anak kades.

Sebab anak kades sudah tidak lagi mengajar di sekolahnya.

Karlina sendiri mengajar di SD 34 Halmahera Barat sejak 2022 hingga 2023.

"Namun di tahun 2023 juga Karlina berhenti mengajar karena pindah ke SMPN 18 Halmahera Barat," jelasnya, Sabtu (14/9/2024).

"Terus kami mau bayar gaji honornya bagaimana? sedangkan dia sudah tidak mengajar di SD," sambungnya.

Ia mengungkapkan, Masud juga mendesak agar gaji honor anaknya selama satu tahun ini segera dibayar.

"Kades datang di sekolah ketemu saya, desak agar gaji honor anaknya itu segera dibayar kalau tidak sekolah akan diboikot," ungkapnya.

"Bahkan saya diminta tidak lagi menjalankan tugas di SD 34, saya datang ke sekolah kades kembali mengusir saya," ujarnya.

Darwis menjelaskan, Masud tak hanya mengancam dirinya, tetapi semua guru SD 34 Halmahera Barat.

"Kades juga mengancam pihak guru agar tidak serta merta membuka palang yang ia boikot," ucapnya.

Darwis menuturkan, sejak Senin kemarin proses belajar mengajar terganggu.

Ia mengaku, siswanya mengalami ketakutan karena ulah kades tersebut.

"Memang satu minggu ini proses belajar terganggu. Anak-anak tidak belajar karena ketakutan dengan tindakan kepala desa," tandasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com