Gaji Hakim di Indonesia Sama dengan Gaji PNS Tapi Tunjangannya Rp40 Juta? Kini Tuntut Kenaikan

TRIBUNJATIM.COM - Berapa gaji hakim di Indonesia kini jadi sorotan. 

Pasalnya kini ramai Gerakan Cuti Bersama Hakim Se-Indonesia untuk menuntut kenaikan gaji. 

Para hakim di Indonesia mengancam mogok kerja massal jika tuntutannya ini tak dikabulkan. 

Hakim di pengadilan seluruh Indonesia berencana melakukan aksi “mogok” dengan melakukan cuti bersama mulai 7 hingga 11 Oktober 2024 atau selama lima hari.

Ramai protes hakim di Indonesia tuntut kenaikan gaji, juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suharto menyebutkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah menyetujui usulan tersebut.

"Kalau info terakhir, info terakhir tanggal 3 (Oktober) sudah ada tanda tangan Menkeu, izin prinsip atau persetujuan prinsip," kata Suharto menerima audiensi Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) di Gedung MA, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Ia menjelaskan bahwa MA menyampaikan delapan poin usulan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah MA.

Akan tetapi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) hanya menyerahkan empat poin pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Empat poin usulan yang diserahkan ke Kemenkeu adalah kenaikan gaji pokok naik 8-15 persen, uang pensiun 8-15 persen, tunjangan jabatan 45-70 persen, dan tunjangan kemahalan.

Sementara itu, empat usulan MA yang belum diakomodasi adalah fasilitas perumahan negara, transportasi, kesehatan, dan honorarium percepatan penanganan perkara.

Baca juga: 36 Tahun Nyambi Jadi Pemulung, Guru Alvi Tak Malu Disapa Murid di Jalan, Gaji Tak Cukup untuk Hidup

Baca juga: Mandek 6 Bulan, Gaji Pegawai Honorer Dishub Belum Dibayar Sebanyak Rp75 Juta, Kinerjanya Menurun

"Sebetulnya memang usulan Naskah Akademik Mahkamah Agung ada 8 poin (usulan) seperti saya katakan, tetapi usulan MenPAN-RB, ada empat. Empat itu gaji pokok, tunjangan, pensiun, dan tunjangan kemahalan," ujar Suharto.

Diberitakan sebelumnya, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan cuti bersama selama lima hari pada 7 hingga 11 Oktober 2024 sebagai bentuk protes karena pemerintah dinilai belum memprioritaskan kesejahteraan hakim.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid menyatakan, gaji dan tunjangan jabatan hakim yang saat ini berlaku mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 dan belum pernah berubah.

Berdasarkan aturan itu, rincian gaji pokok hakim yang disamakan dengan pegawai negeri sipil (PNS), yakni berkisar Rp 2 sampai Rp 4 juta.

Untuk mencapai gaji Rp 4 juta, hakim golongan III harus mengabdi setidaknya selama 30 tahun sementara hakim golongan IV harus mengabdi 24 tahun.