Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Bojonegoro

Serapan APBD Bojonegoro 2024 Masih Minim, Molornya Lelang Proyek Jadi Biang Kerok

Memasuki triwulan terakhir 2024, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2024 masih minim.

Penulis: Yusab Alfa Ziqin | Editor: Ndaru Wijayanto
tribunjatim.com/Yusab Alfa Ziqin
Pj Sekda Bojonegoro Djoko Lukito saat diwawancara di depan Gedung Graha Buana, Jumat (11/10/2024) siang. 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Memasuki triwulan terakhir 2024, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bojonegoro 2024 masih minim.

Aneka program Pemkab Bojonegoro yang didanai APBD 2024 senilai Rp 8,2 triliun itu pun belum banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat setempat.

Pj Sekda Bojonegoro Djoko Lukito tak menampik hal itu. Dia menyebut, serapan APBD Bojonegoro 2024 memang masih minim hingga Oktober 2024 ini.

"Sampai saat ini serapannya masih kurang dari 40 persen," ujarnya saat diwawancara di depan Gedung Graha Buana, Jumat (11/10/2024) siang.

Pria yang belum genap seminggu menjadi Pj Sekda Bojonegoro itu mengutarakan, ada banyak faktor mengapa serapan APBD Bojonegoro 2024 masih minim.

"Di antaranya, ada banyak program atau kegiatan yang belum selesai direalisasikan," jelasnya.

Baca juga: Ribuan Ruang Kelas di Bojonegoro Rusak, Dewan Soroti Minimnya Perbaikan Meski APBD Capai Triliunan

Misalnya, kata Djoko, banyak proyek infrastruktur di Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang (PUBMPR) Bojonegoro belum beres.

"Serapan APBD 2024 di situ (Dinas PUBMPR Bojonegoro, red) kurang dari 10 persen sampai saat ini," ungkapnya.

Ditarik lebih jauh, lanjut dia, biang kerok minimnya serapan anggaran dari sektor proyek infrastruktur itu adalah proses lelang yang molor hingga tengah tahun.

"Ke depan hal itu akan dievaluasi. Proses lelang akan dicepatkan, awal tahun harus sudah berjalan," tuturnya.

Pria yang juga menjabat Asisten Daerah 1 Pemkab Bojonegoro ini meneruskan, minimnya serapan APBD Bojonegoro 2024 juga dipicu masalah teknis.

Yakni, server Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) milik Kemendagri untuk merekap lalu lintas keuangan Pemkab Bojonegoro, sering galat.

"Server SIPD lemot. Hanya muter-muter saat diakses. Kami sudah menyurati Kemendagri terkait ini," pungkasnya

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved