Yusril Sebut Tak Ada Pelanggaran HAM Berat di Indonesia, Aktivis Syok: Nirempati Pada Korban

Pernyataan Yusril berpotensi membangun narasi yang keliru di masyarakat, seolah-olah tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi pada tahun 1998.

Menurutnya, tindakan semacam ini sering kali dilakukan oleh pihak-pihak yang berupaya menutupi pelanggaran yang mereka lakukan.

"Ini adalah pola yang biasa dilakukan oleh pelanggar HAM dan kelompoknya di banyak negara."

"Mereka yang berkuasa akan bilang, 'Oh, enggak ada itu pelanggaran HAM berat,'" lanjutnya.

Baca juga: Posisi Ibu Negara Disorot usai Pelantikan Prabowo, Cerai dengan Titiek Soeharto, Siapa yang Mengisi?

Bibip menekankan bahwa penentuan ada atau tidaknya pelanggaran HAM berat harus melalui pengadilan HAM atau proses hukum yang sah, bukan pernyataan politik.

"Pernyataan seperti ini sangat disayangkan, dan seharusnya justru diusut lebih lanjut agar tidak ada penyesatan informasi di publik," katanya.

Peristiwa 1998 hingga saat ini masih menjadi topik sensitif, dengan banyak pihak yang menuntut adanya penyelesaian hukum atas pelanggaran HAM berat yang diduga terjadi pada masa tersebut.

Bivitri pun mengingatkan bahwa langkah hukum tetap harus diutamakan dalam menyelesaikan kasus ini.

Sebagai informasi, Yusril sudah membuat pernyataan kontroversi pada hari pertamanya menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih usai dilantik di Istana Merdeka.

Yusril mengatakan, tidak ada kasus pelanggaran HAM berat di Tanah Air dalam beberapa puluh tahun terakhir.

"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing."

"Mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan kita, 1960-an," katanya.

Baca juga: Terkuak Alasan Belum Dilantiknya Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab, Hasan Nasbi Tunggu Arahan

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com