JATIM TERPOPULER: Foto Presiden dan Wapres di Gedung DPRD Sidoarjo - BPJS Jadi Syarat Utama Urus SIM

TRIBUNJATIM.COM - Berikut tersaji berita Jatim terpopuler hari ini, Jumat (1/11/2024).

Segmen berita terpopuler kali ini menyoroti peristiwa yang terjadi di Sidoarjo dan Surabaya.

Pertama, foto presiden dan wakil presiden di gedung DPRD Sidoarjo menjadi sorotan publik.

Pasalnya, foto tersebut belum diganti kendati kepala negara dan wakilnya sudah dilantik.

Kedua, seorang guru di Surabaya melakukan pelecehan seksual terhadap siswanya.

Dia bahkan mengajak siswanya menginap di hotel.

Ketiga, kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini digunakan untuk mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM).

Ditlantas Polda Jatim lantas memberi penjelasan mengenai hal ini.

Selengkapnya, simak berita Jatim terpopuler hari ini di bawah ini.

1. Foto Presiden dan Wapres di Gedung DPRD Sidoarjo Jadi Sorotan

Foto Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia yang terpasang di ruang rapat DPRD Sidoarjo menjadi sorotan beberapa pihak.

Penyebabnya, foto yang terpasang itu masih Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Padahal, sudah 12 hari lalu Presiden dan Wapres dijabat oleh Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. 

“Kami ingatkan itu pak, gambar Presiden dan Wakil Presiden kok masih yang lama. Padahal sekarang sudah ganti,” ujar Khuluk, Kepala Desa Simogirang, Kecamatan Krembung yang ikut dalam Hearing bersama Komisi A DPRD Sidoarjo, Kamis (31/10/2024). 

Pernyataan itu sontak menarik perhatian banyak pihak. Semua mata kemudian tertuju ke dua gambar yang terpasang di dinding tersebut. Seolah semua baru sadar bahwa gambar Presiden dan Wakil Presiden yang terpasang di ruang rapat itu salah atau tidak up to date. 

Baca juga: Alasan Presiden Prabowo Larang Pejabat Gunakan Mobil Impor, Diminta Pakai Maung untuk Mobil Dinas

Hearing tersebut dihadiri juga oleh Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih, Wakil Ketua Warih Andono, Wakil Ketua Suyarno, Ketua Komisi A Riza Ali Faizin, Kepala BKD Sidoarjo, Kepala Dinas PMD, dan sejumlah anggota Komisi A DPRD Sidoarjo. 

Baca selengkapnya

2. Oknum Guru di Surabaya Diduga Lecehkan Siswinya, Ajak Nginap di Hotel, Rekan Korban Labrak Pelaku

Seorang guru berinisial Y, yang mengajar di salah satu SMK di Kecamatan Gubeng, Surabaya, diduga melakukan pelecehan terhadap siswinya. 

Kejadian ini terungkap setelah Y berusaha merayu korban check-in bareng di hotel.

Korban menceritakan tawaran mencurigakan tersebut kepada temannya. Teman-teman Mawar kemudian melakukan penggerebekan.

JR, teman korban  yang saat itu ikut menggerebek, menjelaskan bahwa kejadian itu bermula pada Jumat (25/10).

Saat itu, Y mengantarkan korban pulang dengan naik sepeda motor. 

Diduga saat itu Y sudah mulai melakukan pelecehan secara verbal. 

"Saat dibonceng, korban diminta untuk memeluk Y dan bahkan diminta untuk memegang alat kelaminnya," ungkap JR.

Baca juga: 40 Siswi Diduga Jadi Korban Pelecehan Guru SMA, 1 Jam Dikunci di Kantor, Kepsek Tak Pecat Pelaku

Setelah sampai di rumah, Y mengirim pesan kepada korban untuk menawarkan voucher hotel yang rencananya akan digunakan pada Sabtu (26/10).

Pada hari itu, sekolah mereka menjadi panitia untuk festival band di salah satu mall di Surabaya. 

Guru dan siswa dilibatkan dalam acara itu. Karena acara dijadwalkan selesai hingga malam, korban dirayu untuk menginap di hotel yang terletak di samping lokasi festival.

Namun, korban merasa curiga karena Y terang-terangan mengajaknya menginap di satu kamar. Y alasan hanya memiliki voucher hotel yang berlaku untuk satu kamar.

Ditambah lagi, korban sebelumnya sudah mengalami pelecehan saat diantar pulang.

Baca selengkapnya

3. Mulai Besok, BPJS Kesehatan Jadi Syarat Utama mengurus SIM, Ini Penjelasan Ditlantas Polda Jatim

Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi salah satu persyaratan pengurusan perpanjangan atau pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM), mulai Jumat (1/11/2024) besok. 

Penerapan aturan baru tersebut didasarkan pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 2 Tahun 2023, bahwa setiap pemohon SIM harus memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang aktif.

Namun, Ditlantas Polda Jatim tetap mengedepankan langkah persuasif dan edukatif selama mengimplementasikan kebijakan aturan tersebut kepada masyarakat. 

Petugas pelayanan di gerai satuan penyelenggara administrasi SIM (satpas) tetap akan meminta warga menunjukkan tanda kepesertaan BPJS Kesehatan aktif miliknya. 

Namun, manakala ada warga yang belum dapat menunjukkan Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan secara aktif, petugas pelayanan akan memberikan edukasi terkait adanya kebijakan tersebut. 

Termasuk, terhadap warga yang belum memiliki Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan itu. Petugas juga akan mengarahkan warga ke gerai BPJS yang telah disediakan di area satpas tersebut. 

Baca juga: Sekitar 330 Ribu Warga di Kabupaten Blitar Belum Tercover BPJS Kesehatan, Dinkes Beber Sebabnya

Di gerai BPJS Kesehatan tersebut, warga dapat memperoleh informasi lebih lengkap dari petugas khusus dari pihak BPJS mengenai tata cara pembuatan dan tujuan utama dari kartu kepesertaan BPJS. 

Kasi SIM Subdit Regident Ditlantas Polda Jatim Kompol Avani Erliansyah mengatakan, kebijakan tersebut didasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, pada Kamis (6/1/2022). 

Nah, sejak pertengahan tahun 2024, terdapat tujuh direktorat lalu lintas kepolisian daerah (ditlantas polda) yang ditunjuk sebagai percontohan (prototype) pelaksanaan kebijakan itu. 

Ditlantas Polda Jatim, disebut Avani, bukan bagian dari tujuh ditlantas polda yang ditunjuk oleh Korlantas Mabes Polri sebagai prototype awal. 

Baca selengkapnya

----- 

Berita Jatim dan berita viral lainnya.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com