Posisi Jember Peringkat 3 Terbawah di Jawa Timur Dalam Upaya Penurunan Stunting , ini Respon DPRD

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER- Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengeluarkan berita acara hasil penilaian kinerja pemerintah Kabupaten/Kota dalam upaya penurunan stunting tahun 2024.

Hasil penilaian tersebut menempatkan Kabupaten Jember berada di peringkat 36, alias nomor tiga terbawah di Jawa Timur dengan skor 96,46 dalam upaya penurunan stunting.

Pemprov Jatim menilai kinerja Pemkab Jember masih dibawah Kabupaten Bangkalan dengan skor 102, 28 dalam aksi konvergensi penurunan stunting.

Pemprov Jatim menetapkan beberapa indikator aksi konvergensi penurunan stunting dalam penilaian tersebut . Meliputi master analisis situasi, perencanaan kegiatan dan rembuk stunting.

Selain itu, Pemprov Jatim juga menilai dari Peraturan Bupati Jember dalam percepatan penurunan stunting, pembinaan pelaku dan pemerintah Desa/kelurahan, sistem manajemen data stunting, publikasi stunting serta reviu kerja tahunan.

Baca juga: Malam Hari, Puluhan Napi dan Pegawai Lapas Jember Mendadak Dites Urine, Ini Hasilnya

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Jember Mufid mengaku prihatin dengan jebloknya penilaian tersebut. Padahal anggaran untuk percepatan penurunan stunting sangatlah jumbo.

"Kami sebagai wakil rakyat sangat menyayangkan atas kinerja Pemkab Jember. Karena dengan hasil penilaian seperti itu menunjukan belum seriusnya menangani stunting," tanggapnya, Rabu (7/11/2024).

Menurutnya, selama ini Pemkab Jember siaran di media massa seolah-olah serius menangani stunting. Namun faktanya hal itu hanya gimik saja.

"Hasil yang didapat ternyata masih jauh dari harapan masyarakat. Karena kami amati di bawah, kinerja pemerintah masih setengah -setengah," kata Mufid.

Anggota Fraksi PKB juga mengungkapkan, di daerah yang kabarnya kantong-kantong stunting di Jember. Saat ditanyakan ke pejabat berwenang, mereka tidak memiliki datanya.

"Saat kami minta datanya, ternyata tidak ada. Ini kan bentuk ketidak seriusan. Dan baik Dinkes ataupun DP3AKB mereka menyampaikan ke kami sangat normatif, seolah-olah sudah berbuat," kata Mufid.

Oleh karena itu, Mufid mengaku akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Jember terkait, untuk mengkonfirmasi hasil penilaian Pemprov Jatim itu.

"Hasil evaluasi ini kami akan konfrontir nanti hasilnya seperti apa," ulasnya.

Baca juga: Perumus Debat Pilkada Jember 2024 Semua dari Unej, Paslon 02 Minta Rombak, Singgung Rekam Jejak

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Jember dr Hendro Soelistijono mengaku tidak berani berkomentar, penilaian Pemprov Jatim atas kinerja Kabupaten/kota dalam percepatan penurunan stunting.

"Kalau (data) ini ke DP3AKB," katanya melalui pesan singkat Whatsapp.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jember Poerwahjoedi belum memberikan konfirmasi atas hasil penilaian penurunan stunting itu.

Sebatas informasi, Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, angka prevalensi stunting di Jember dari 34,9 persen menurun menjadi menjadi 29,7 persen.

Penurunan tersebut, membuat Jember masuk peringkat empat daerah prevalensi stunting tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota se- Jawa Timur.