Guru Besar Ekonomi Unair Tanggapi Soal Kenaikan PPN 12 Persen : Kondisi Indonesia Masih Baik

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Fikri Firmansyah

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah resmi menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.

Pemberlakuannya akan dimulai pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini menimbulkan berbagai pro kontra di kalangan ahli maupun masyarakat.

Apalagi jika melihat terjadinya penurunan kelas menengah dan daya beli di masyarakat indonesia.

Menanggapi kebijakan ini, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga (UNAIR), Prof Rossanto Dwi Handoyo SE MSi PhD, memberikan pandangannya.

Menurutnya, jika ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi Indonesia kini masih berada dalam kondisi baik.

Baca juga: Naik Januari 2025, Ini Daftar Barang yang Kena PPN 12 Persen, Termasuk Kebutuhan di Minimarket?

Prof Rossanto juga menjelaskan terkait kondisi neraca perdagangan yang masih surplus.

kondisi tersebut menandakan ekspor Indonesia lebih banyak daripada jumlah impornya.

“Dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara lain, kita sudah termasuk sangat bagus. Cina saja sekarang di bawah 5 persen ya,” ungkapnya, Senin (18/11/24).

Baca juga: Menteri Airlangga Sebut Masyarakat Sudah Pilih PPN Bakal Naik 12 Persen: Pilihannya Keberlanjutan

Menurunnya Daya Beli dan Kelas Menengah

Pada 2019 hingga 2024 terjadi penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. Menurut Prof Rossanto, efek pandemi Covid-19 menjadi salah satu penyebab penurunan kelas ini.

“Memang kalangan menengah kita belum pulih sejak Covid. Saat itu terjadi penurunan (kelas menengah) yang sangat drastis,” ujarnya.

Sementara terkait turunnya daya beli masyarakat, Prof Rossanto berpendapat bahwa pemerintah telah melakukan upaya yang baik dalam menjaga daya beli masyarakat.

Baca juga: Harga Pulsa Ikut Naik Per 1 April 2022, Dampak Kenaikan PPN dari Pemerintah, Berikut Penjelasannya

Misalnya, dari harga bahan bakar minyak (BBM), Indonesia cenderung stabil di tengah kondisi perang yang terjadi di beberapa negara lain. 

“Menurut saya strategi pemerintah pintar (dalam) menjaga daya beli masyarakat dari sisi administrative price,” katanya.