Pedagang Khawatir Kantin Sekolah Dipungut Retribusi Malah Pendapatan Berkurang: Jangan Mahal-mahal

Rencana itu sebelumnya diusulkan Wakil Ketua Komisi C DPRD Jakarta, Sutikno, kepada Pemprov setelah melihat adanya sekolah di Cipulir yang membayar tarif sewa lapak sebesar Rp 5 juta per tahun.

"Kantin di SMA 32 di daerah Cipulir, ada sekitar 14 kantin. Tetapi setiap tahunnya membayar Rp 5 juta, berarti sudah Rp 70 juta di satu sekolah," ujar Sutikno dalam keterangan resmi, Rabu (20/11/2024), dikutip dari Kompas.com.

Sutikno menilai, pemungutan retribusi kantin sekolah ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.

Namun, untuk menjalankan aturan itu, ia menyebutkan diperlukan payung hukum dari Pemprov DKI.

"Sekolah didata kantinnya. Ini bisa menjadi pemasukan retribusi. Harus teliti, harus jeli ada potensi uang masuk," ujar Sutikno.

Sutikno berharap agar Dinas Pendidikan Jakarta mengkaji usulan tersebut untuk membuat aturan mengenai tarif retribusi kantin sekolah.

Ia juga telah menyampaikan usulan tersebut ke Inspektorat agar bisa segera dibentuk payung hukum yang jelas sehingga tidak melanggar aturan.

"Biar sama-sama tidak melanggar aturan dan sesuai ketentuan, sehingga pendapatan retribusi bisa naik," tuturnya.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Dinas Pendidikan Jakarta, Purwosusilo, menyatakan pihaknya sepakat dengan rancangan payung hukum tersebut dan akan berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah.

"Kami sepakat akan menyiapkan rancangan payung hukum untuk mengoptimalkan potensi pendapatan retribusi daerah dari seluruh kantin sekolah," kata Purwosusilo.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan DKI, saat ini ada sekitar 1.798 kantin di sekolah-sekolah di Jakarta, terdiri dari 1.305 kantin di SD, 293 di SMP, 117 di SMA, dan 73 di SMK.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com