Buruh Jombang Siap Tempuh Jalur Hukum Jika Kenaikan UMK 2025 Tidak Sampai 6,5 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Jombang tampung aspirasi buruh soal kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sebut sudah usulkan kenaikan 6,5 persen dan tinggal menunggu informasi lebih lanjut.

Kepala Disnaker Jombang Isawan Nanang Rusdianto, menyebut pihaknya sudah membawa aspirasi para serikat buruh Jombang dan menjalankan arahan sesuai Permenaker 16 tahun 2024.

"Kenaikan UMK itu mempedomani Permenaker 16 tahun 2024. Dan itu kami di Dewan Pengupahan Kabupaten sebagaimana kami sudah melakukan sidang, dimana kami komitmen, arahan untuk pelaksanaan Permenaker sudah kita jalani," ucapnya saat dikonfirmasi pada Rabu (18/12/2024).

Ia menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan kepada bupati kenaikan UMK Jombang 2025 sebanyak 6,5 persen.

"Alurnya mulai dari sidang TPK, kemudian kami juga sudah mengusulkan kepada bupati terkait kenaikan UMK ini. Nilainya 6,5 persen walaupun kami dapat informasi bahwa proses sidang itu memang tidak mudah," katanya.

Baca juga: UMK Jombang 2025 Diusulkan Naik Jadi Rp 3,1 Juta? Buruh Kekeh Ingin Upah Melonjak 10 Persen

"Kami bahkan disana sampai voting. Para pengusaha disana hadir bukan sebagai pribadi tetapi mewakili asosiasinya. Juga sama, dari serikat pekerja atau serikat buruh juga punya arahan yang ingin disuarakan sampai akhirnya harus dilakukan voting," ungkapnya melanjutkan.

Ia melanjutkan, bupati juga telah merekomendasikan kepada gubernur untuk kenaikan UMK Jombang tahun 2025  diangka 6,5 persen.

"Alhamdulillah dari voting itu kita sepakati ada satu usulan kenaikan 6,5 persen. Dan yang menjadi rekomendasi bupati kepada gubernur itu juga sama 6,5 persen. Sehingga hari ini kita tinggal menunggu informasi saja," bebernya.

Sementara itu, menurut Ketua DPC Sarbumusi Kabupaten Jombang, Lutfi Mulyono yang juga ikut dalam audiensi dengan DPRD Jombang dan pihak Pemerintah yakni Disnaker menyebut pihaknya datang dengan membawa tuntutan 4 poin.

"Tuntutan hari ini ada empat poin. Kami mendorong pemerintah menetapkan penetapan UMK sesuai Permenaker 16 Tahun 2024 yakni 6,5 persen," tukasnya.

Kedua, pihaknya menolak adanya PP 51 tahun 2023. Karena menurutnya, PP tersebut sebagai bentuk keruwetan setiap tahun dalam penetapan UMK.

"Dan hanya mengandalkan data BPS semata, tidak tahu di lapangan harga pokok berapa. Itu yang jadi masalah polemik sampai saat ini dan seluruh serikat se Indonesia memang meminta PP Itu dicabut," katanya.

Ketiga, pihaknya meminta adanya pembinaan atau supervisi dalam hal ini dinas untuk melakukan supervisi terhadap maraknya outsourcing di Kabupaten Jombang. Ia menyebut jika jumlah outsourcing yang sekarang sudah ribuan dan rata-rata terjun bebas.

"Banyak melakukan pelanggaran normatif, itu yang kita sikapi selama ini. Sudah beberapa kami laporkan, baik melalui surat maupun kasus-kasus. Itu sebagai bukti ada pelanggaran," tandasnya.