Jawaban Santai Bobby Nasution Dipecat PDIP, Sebut Dirinya Sudah Jadi Kader Gerindra: dari Kemarin

TRIBUNJATIM.COM - PDIP memecat 27 kadernya termasuk Jokowi, Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution.

Kabar pemecatan ketiga tokoh tersebut menjadi sorotan.

Menanggapi hal itu, Bobby Nasution akhirnya buka suara.

Wali Kota Medan tersebut memberikan tanggapan usai dipecat dari PDI Perjuangan (PDIP).

Dia diumumkan dipecat dari PDIP bersama mertuanya, Joko Widodo (Jokowi) serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Senin (16/12/2024) kemarin.

Bobby menanggapi pemecatan yang diumumkan PDIP tersebut dengan santai.

Baca juga: Gibran Santai Meski Dipecat PDIP Bersama Jokowi dan Bobby, Singgung Nama Presiden Prabowo

Calon gubernur Sumatera Utara (Sumut) itu menyebut dirinya sudah resmi menjadi kader Partai Gerindra selama beberapa waktu.

"Saya kan kader Gerindra sekarang, sudah dari kemarin, bukan dari sekarang," kata Bobby usai menghadiri acara Silaturahmi Forkopimda Sumut di Hotel Grand Mercure, Medan, Selasa (17/12/2024), dikutip dari kompas.tv.

Menantu mantan presiden itu disebut telah resmi bergabung dengan Partai Gerindra sejak 20 Mei 2024.

Partai Gerindra sendiri adalah salah satu pengusung Bobby di Pilkada Sumatera Utara 2024.

Kendati dipecat, Bobby mengaku hubungannya dengan PDIP Kota Medan ataupun Sumatera Utara masih terjaga dengan baik.

"Tadi juga duduk (di acara silaturahmi Forkopimda) sama Ketua DPRD Medan, kan ketuanya dari PDIP," katanya, dikutip Kompas.com.

Bobby Nasution dipecat karena mendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 lalu.

Dukungan tersebut berbeda dengan haluan partai yang mengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

PDIP merupakan partai yang mengusung Bobby hingga memenangi pilkada dan menjadi Wali Kota Medan pada 2020 silam.

Bobby kemudian merapat ke kubu yang mengantarkan Gibran memenangi Pilpres 2024.

Dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus, Bobby kemudian memenangi Pilkada Sumut 2024 dengan perolehan suara mencapai 64,47 persen.

Baca juga: Dampak Jokowi Dipecat PDIP, Partai Lain Disebut Bakal Waspada, Pengamat Singgung Alasan Loyalitas

Sementara itu, mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengaku menghormati keputusan PDI Perjuangan (PDIP) memecat dirinya sebagai kader.

Pemecatan Jokowi oleh PDIP diumumkan dalam konferensi pers partai pada Senin (16/12/2024).

Selain Jokowi, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu juga memecat anak dan menantunya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution.

"Ya nggak apa-apa, saya menghormati itu," kata Jokowi saat berada di Surakarta, Jawa Tengah, Selasa, dikutip dari Antara.

Eks wali kota Surakarta itu mengaku tidak ingin membela diri atau mencari pembenaran terkait keputusan PDIP.

Menurutnya, hasil keputusan partai ini akan diuji seiring waktu.

Baca juga: Alasan Jokowi dan Anak Menantunya Dipecat dari PDIP, Ketua DPP Singgung Jabatan: Sanksi

"Saya tidak dalam posisi untuk membela atau memberikan penilaian karena keputusan itu sudah terjadi. Nanti waktu yang akan mengujinya, saya rasa itu saja," kata Jokowi.

Mengenai kartu tanda anggota (KTA) PDIP, Jokowi enggan menjawab apakah akan mengembalikannya atau tidak.

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu hanya tersenyum saat ditanya soal KTA.

Lebih lanjut, Jokowi enggan menjawab jelas soal langkah politiknya ke depan. Ketika disinggung peluangnya mendirikan partai politik baru, dia sebatas menyinggung soal "partai perorangan."

"Saya sudah menyampaikan, partai perorangan," katanya.

Pemecatan Jokowi dari PDIP termaktub dalam Surat Keputusan No.1649/KPTS/DPP/XII/2024 yang ditetapkan pada 14 Desember 2024 dan ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

PDIP menilai Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaan dan merusak demokrasi.

Mantan gubernur Jakarta itu juga dianggap melanggar anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai usai secara terbuka melawan keputusan PDIP dengan tidak mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Pilpres 2024.

"Telah menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi yang menjadi awal rusaknya sistem demokrasi, sistem hukum, dan sistem moral-etika kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan pelanggaran etik dan disiplin partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat," demikian nukilan surat pemecatan Jokowi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com