Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Jadi Balas Dendam Jokowi? Rocky Gerung Curiga 1 Hal: Masalah

TRIBUNJATIM.COM - Penetapan tersangka Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menjadi sorotan.

Salah satunya adalah pengamat politik Rocky Gerung.

Rocky menyebutkan Joko Widodo menjadi dalang penetapan ini.

Pasalnya Hasto seharusnya bisa ditangkap saat Jokowi masih menjadi petugas PDIP.

Seperti diketahui, Hasto disebut-sebut terlibat kasus penyuapan Harum Masiku.

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Tanggapan Santai Nasdem Jatim soal Hasto Sindir Anies Baswedan, Singgung Soal Nyinyir

Hasto Kristiyanto diketahui menjadi tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) Nomor Sprin. Dik/ -153 /DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

Dilansir dari Tribunnews, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjadi tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat eks calon anggota legislatif (caleg) PDIP Harun Masiku.

Masih berdasarkan sumber tersebut, ekspose atau gelar perkara terhadap Hasto Kristiyanto dilakukan pimpinan KPK pada Jumat (20/12/2024) pekan lalu.

Dalam surat yang diterima Tribunnews, Hasto Kristiyanto dijerat menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Penangkapan ini, kata Rocky Gerung, sebagai bentuk pemerasan politik yang dilakukan Jokowi.

"Dengan mudah kita simpulkan ini pemerasan politik karena itu 4 tahun lalu yang mestinya sudah ditangkap lah Hasto, kenapa 4 tahun lalu ketika Jokowi masih jadi petugas partai PDIP dia tidak lakukan operasi untuk menangkap Hasto kan itu masalahnya tuh," ujar Rocky Gerung seperti dikutip dari Rocky Gerung Official di Youtube yang tayang pada Selasa (25/12/2024). 

Jokowi dinilai membalas dendam terhadap Hasto karena selama ini mempreteli kelakuan Jokowi.

Baca juga: Sosok dan Rekam Jejak Harun Masiku, Buronan KPK dalam Kasus Suap KPU hingga Seret Hasto Kristiyanto

Jokowi pun 'memerintahkan' agar Hasto terjerat hukum. 

Terlebih, PDIP belakangan getol meminta agar kebijakan kenaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen diturunkan dan justru menuding bahwa usulan kenaikkan PPN 12 persen merupakan ulah pemerintahan Jokowi.