Dukung Ujian Nasional Kembali Digelar, Komisi E DPRD Jatim Singgung Tolok Ukur Pembelajaran Siswa

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi E DPRD Jatim menyatakan setuju terhadap rencana pemberlakuan kembali Ujian Nasional atau UN sebagai bahan evaluasi hasil belajar siswa sebagaimana rencana pemerintah. UN dinilai merupakan salah satu upaya efektif untuk mengukur hasil pemahaman peserta didik di sekolah. 

"Saya senang dengan rencana ini," kata Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Bisowarno saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (2/1/2025). 

Menurut Untari, hasil proses belajar mengajar perlu dilakukan sistem ukur yang jelas. Pelaksanaan UN dinilai sebagai salah satu instrumen untuk mengukur hasil pembelajaran. Sehingga, Untari sepakat jika pemerintah kembali akan menerapkan UN untuk sekolah. 

"Saya setuju kenapa, karena dengan UN, itu ada standar," jelasnya. 

Rencana pemberlakuan kembali UN sebelumnya disampaikan oleh Pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan konsep penerapan kembali UN. Meski begitu, Abdul Mu'ti mengatakan UN belum bisa dilaksanakan pada tahun 2025.

Baca juga: Komisi X Terjun ke Daerah Tinjau Sistem Pendidikan, Jajaki Kurikulum Baru hingga Kepastian UN

"Insyaallah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya," ujar Abdul Mu'ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (30/12/2024) dikutip dari Tribunnews.com 

Abdul Mu'ti mengatakan UN kemungkinan diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Kemendikdasmen, kata Abdul Mu'ti, bakal mengumumkan skema rinci soal UN. Dia menjelaskan bahwa hasil UN dapat digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru. 

Selama ini, Abdul Mu'ti mengatakan data terkait kemampuan siswa bersifat sampel. Sementara data UN bersifat individual dapat digunakan untuk keperluan penerimaan mahasiswa baru.

"Selama ini dengan sistem yang ada sekarang kan sampling. Sehingga kemampuan yang ada ya sampling. Maka keperluan dengan penerimaan mahasiswa baru itu nanti kalau misalnya nanti akan kita laksanakan maka itu akan bersifat individual bukan sampling," pungkasnya