Usulan Dana Pemkab Ponorogo untuk Tuntaskan Banjir Bikin DPRD Jatim & DPR RI Turun Gunung, Ada Apa?

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo untuk menuntaskan banjir masih menunggu.

Di antaranya adalah perbaikan tanggul jebol di Bumi Reog. Ada 9 tanggul jebol perlu segera diperbaiki agar banjir tidak kembali menggenangi Kabupaten Ponorogo.

Membuat DPRD Jatim dan DPR RI turun gunung untuk memperbaiki kerusakan akibat banjir di Ponorogo. Mereka menggelar rapat kerja bersama Pemkab Ponorogo

Pemkab Ponorogo mengajukan perbaikan tanggul di sembilan titik lokasi banjir.  Dana yang diperlukan tidak sedikit ada sekitar Rp 8,1 Miliar.

Rinciannya adalah Rp 900 juta untuk bronjong tanggul sungai Dusun Jogowangsan, Desa Kemuning, Kecamatan Sambit.

Baca juga: Dipertahankan Ponorogo Beli Vaksin Atasi PMK, Prioritaskan Untuk Zona Hijau

Kemudian Rp 3,1 Miliar untuk 5 titik bronjong tanggul Sungai Kalisono, Desa Grogol, Kecamatan Sawoo.

Lalu Rp 1,5 Miliar bronjong tanggul anak sungai Keyang, Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo

Rp 1 Miliar bronjong tanggul Sungai Sekayu Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo. Dan Rp 1,5 Miliar bronjong tanggul Sungai Dusun Doplang Desa Bajang Kecamatan Balong. Terakhir Rp 100 juta untuk sewa alat berat dan operasional.

Dana miliaran itu, diusulkan ke  anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jatim awal tahun ini. 

“Ada beberapa titik yg dipaparkan kepala bappeda dg total 8,1 M yang dibutuhkan untuk penanganan akibat kerusakan dampak banjir di Ponorogo untuk jangka pendek,” ungkap ketua komisi DPRD Provinsi Jatim, Abdul Halim, Kamis (9/1/2025),

Kemudian digelar rapat secara komprehensif, dihadiri DPR RI dapil Ponorogo, Ali Mufti. Juga dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jatim.

Baca juga: Ratusan Sapi di Ponorogo Terjangkit PMK, Bupati Kang Giri Tutup Sementara Pasar Hewan

“Ini tidak hanya menyelesaikan persoalan kerusakan infrastruktur akibat banjir scr sporadis, tapi mencari solusi selain jangka pendek tapi juga jangka panjang untuk penyelesaian banjir di Ponorogo,” tegasnya.

Menurutnya ada 9 perbaikan yang jumlah anggarannya Rp 8,1 M yg dicover oleh APBD jatim dan memang ada di dalam nomenklatur di BTT provinsi. 

“Alokasi ini yang domain provinsi, dan ketika ini disepakati, sama-sama kita dorong dari komisi D bidang pembangunan, untuk mengalokasikan kebutuhan anggaran itu sehingga secara jangka pendek persoalan kerusakan infrastruktur di Ponorogo bisa diselesaikan,” tambahnya.

Anggota DPR-RI Komisi V Ali Mufti mengaku bahwa problem banjir itu problem bersama, problem masyarakat Indonesia tidak hanya Ponorogo. 

Salah satunya, pihaknya mendorong pembangunan embung sebagai penahan sementara air hujan. Embung juga berfungsi menampung antrean aliran sungai agar tidak meluap. 

“Banjir kami harapkan bisa semakin diminimalisir,” pungkasnya.