Kasus PMK Masih Merebak, Pj Gubernur Jatim Tinjau Peternakan Sapi Penghasil Susu di Malang 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono meninjau tempat peternakan sapi di kandang komunal UPT pakan ternak milik Koperasi SAE Pujon, Kab. Malang, Sabtu (11/1/2025).

Peninjauan dilakukan untuk mengantisipasi PMK agar tidak semakin meluas menjangkit hewan ternak di Jawa Timur. 

"Kita benar-benar mengantisipasi PMK dengan dimulai dengan memperketat kebijakan jalur lalu lintas perdagangan sapi serta hewan ternak lainnya,  membersihkan kandang dan lingkungan dengan cairan disinfektan serta pemberian vaksinasi kepada ternak sehat sebagai langkah pencegahan," jelas Adhy. 

Baca juga: Alasan Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono Yakin Jawa Timur Akan Berprestasi di PON XXI Aceh-Sumut 2024

Merebaknya kasus PMK membuat Adhy meminta kepada seluruh koperasi untuk bisa melakukan vaksinasi mandiri seperti yang dilakukan koperasi SAE Pujon. 

Menurutnya ini bisa dijadikan contoh strategis untuk bersama sama secara masif memerangi wabah PMK. 

"Ketika wabah PMK kembali melonjak, koperasi langsung memberikan vaksinasi dan vitamin kepada hewan ternak sapi," tuturnya. 

"Koperasi mengurus dan anggota memelihara hewan yang sudah sehat. Sedangkan kepemilikan sapi pribadi, vaksin masih tetap menjadi tanggung jawab kami," imbuhnya. 

Adhy menyebut, saat ini ada 25 ribu vaksin yang sedang berjalan, ditambah vaksin dari APBD sebanyak  325 ribu dan dari kementerian pertanian sebanyak 1,4 juta vaksin. 

Baca juga: Ini Pertimbangan Pj Gubernur Jatim Tidak Menutup Pasar Hewan Meski Kasus PMK Meningkat

"Memang kebutuhan vaksin 6-7 juta vaksin. Akan kami masifkan seiring dengan terjadinya peningkatan PMK," ujarnya.  

Tercatat sejak 1 Desember 2024 sampai 10 Januari 2025, terdapat 11.317 sapi yang mana kondisinya 70 persen proses penyembuhan, 22 persen sembuh dan sisanya mati dan dipotong paksa. 

“Ini belum besar karena prosentase 3 persen dari populasi," ujarnya. 

Terkait kebijakan menutup perdagangan pasar hewan selama 14 hari, Adhy mengaku sudah ada tiga kabupaten yang menjalankan kebijakan ini. Yakni Tulungagung, Situbondo dan Ponorogo. Namun, ketiganya masih dalam kontrol Pemprov Jatim.  

"Pemprov belum sampai ke sana. Sebab, masih mempertimbangkan ekonomi masyarakat dan masih ada langkah lain untuk mencegah PMK. Semua harus berseiring mengatasi penyakit namun ekonomi juga harus tetap bergeliat," tegasnya.