Vaksin Kosong Saat PMK di Jombang Meluas, Pemkab Berencana Pakai Dana BTT Cegah Persebaran

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Pujie Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Stok vaksin kosong, Dinas Peternakan dan Perikanan harus putar orang untuk atasi persebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang semakin meluas di Kabupaten Jombang.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Jombang melalui Dinas Peternakan dan Perikanan juga telah menggodok upaya penutupan pasar hewan. Selain itu, dinas terkait juga bakal menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengadaan vaksin.

"Kami  masih mengajukan penggunaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna pengadaan vaksin. Untuk kebutuhan saat ini memang sekitar Rp 1 miliar. Dan itu sudah kita ajukan," ucap M. Saleh selaku Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan saat dikonfirmasi pada Kamis (16/1/2025).

Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah paling cepat untuk mencegah persebaran PMK yang semakin meluas. Lebih lanjut,  untuk harga vaksin PMK sendiri punya nilai bervariasi. Satu botol untuk 25 dosis bisa mencapai Rp 695 ribu.

Baca juga: PMK Makin Meluas di Jombang Bikin Pemkab Buka Opsi Tutup Pasar Hewan, ini Imbauan Anggota Dewan

Untuk sementara waktu guna mencegah persebaran, pihaknya melakukan swadaya vaksinasi mandiri dari para peternak sapi. Vaksinasi mandiri ini dilaksanakan dari paguyuban serta komunitas peternak yang dibimbing oleh para petugas di lapangan.

Ia mengatakan, vaksinasi mandiri dari para peternak sapi dilaksanakan melalui paguyuban dan komunitas peternak yang dibimbing para petugas di lapangan serta menggandeng perusahaan swasta untuk melakukan upaya vaksinasi mandiri.

Saleh melanjutkan, data terkahir, PMK di Jombang sudah menyebutkan angka 536 kasus. Dari 536 sapi yang terjangkit PMK ini rinciannya ada 23 ekor sapi mati, 65 terpaksa harus dipotong dan sisanya sebanyak 254 sapi kondisinya masih sakit, dan 193 sapi dinyatakan bebas PMK alias sembuh.

Baca juga: Dinas PUPR Pantau Jalan Desa di Jombang yang Ambles Akibat Hujan, Belum Pastikan Jadwal Perbaikan

"Kami masih melakukan upaya untuk menekan persebaran PMK ini dengan melakukan penyemprotan di beberapa titik pasar hewan," ungkapnya.

Karena Jumah sapi yang terjangkit semakin banyak dan mencapai ratusan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga telah menggodok kebijakan penutupan pasar hewan. Hal itu ditujukan untuk menekan jual beli hewan yang ia nilai menjadi sumber persebaran.

"Sudah kami bahas dan kami juga sudah melaporkan ke Bupati Jombang terkait langkah penutupan pasar hewan, karena memang untuk menutup pasar hewan, dibutuhkan surat keputusan bupati," pungkasnya.