Dispangtan Kota Malang Upayakan Produk Urban Farming Warga Jadi Bahan Makan Bergizi Gratis

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispangtan) Kota Malang tengah mengurasi 131 kelompok urban farming.

Jika lolos kurasi, kelompok urban farming akan dibina.

Kemudian, disiapkan untuk membantu mendukung program makan bergizi gratis (MBG). 

Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan menjelaskan, pihaknya tengah mengupayakan agar produk urban farming warga Kota Malang bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan bahan makan bergizi gratis.

Dikatakan Slamet, produk urban farming warga Kota Malang antara lain jenis sayuran dan ikan air tawar.

"Pasti nanti kami sampaikan keinginan agar produk urban farming seperti sayuran dan ikan dimanfaatkan. Produknya ada sayur mayur, tomat, cabai. Kalau perikanan itu skala pekarangan seperti nila dan juga lele," kata Slamet, Selasa (21/1/2025).

Pendampingan yang dilakukan Dispangtan nanti akan mengerahkan para kelompok urban farming untuk meningkatkan produksi.

Slamet memperkirakan kebutuhan yang diinginkan lebih banyak dari produksi biasanya.

"Kemungkinan awal Februari ini sudah kami lakukan pendampingan. Kami dorong agar produksinya meningkat. Selain keberlangsungannya, juga keanekaragaman setiap kelompok diatur jenisnya," kata Slamet.

Penggunaan produk urban farming diyakini Slamet lebih bagus karena merupakan produk organik.

Hal itu akan memberikan jaminan kualitas kepada pelajar yang mengonsumsi makanan bergizi.

Di sisi lain, masyarakat kelompok urban farming akan mendapatkan keuntungan ekonomis karena produksnya dipakai.

"Jadi lebih sehat dan keuntungan ekonomis," ujar Slamet.

Sayangnya, hingga saat ini Slamet belum tahu siapa yang ditunjuk menjadi koordinator program makan begizi gratis di Kota Malang.

Slamet mengatakan belum menerima petunjuk teknis mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Pihaknyapun masih meraba-raba kemungkinan yang akan dilakukan oleh Dispangtan nanti.

Baca juga: Peluang Ketahanan Pangan, Desa di Banyuwangi ini Sulap Tanah Kas 6 Ha Jadi Kebun Buah dan Peternakan

"Belum tahu juknisnya melekat ke dinas mana. Kalau sudah jelas juknisnya, akhirnya jelas. Terus kan Badan Gizi Nasional itu menunjuk siapa sekaligus menjadi kantor dan dapurnya makan bergizi. Nah nanti baru tahu bahannya dari mana-mana itu ketahui," katanya.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani mengatakan perlunya dana pendamping untuk mensukseskan program makan bergizi gratis.

Tidak menutup kemungkinan produk urban farming digunakan melalui dana pendamping.

Saat datang ke SDN Lowokwaru 3 Malang, ia melihat langsung menu yang disajikan.

Menu yang disajikan itu dianggarkan Rp 10 ribu per porsi.

Menunya ada karbohidrat, protein hewani dan nabati, dan susu sebagai pelengkap.

Menurut Amithya, perlu dipertimbangkan kembali tambahan dana sehingga per porsi memiliki alokasi anggaran Rp 15 ribu.

"Perlu ada dana pendamping sehingga bisa menjadi Rp 15 ribu. Saya tadi sudah bicarakan ini dengan wali kota terpilih," kata Amithya saat ditemui di SDN Lowokwaru 3 Malang.

Anggaran Rp 15 ribu per porsi nanti akan membantu biaya tambahan menu dan transportasi.

Amithya menjelaskan, maksimal anggaran yang bisa disepakati bertambah Rp 5 ribu.

"Sepertinya memang harus ada cost sharing karena dari pusat Rp 10 ribu. Kami berharap Rp 15 ribu. Itu sudah termasuk pengantaran. Maksimumnya Rp 5.000. Nanti kita hitung bersama," kata Amithya.

Kota Malang telah melaksanakan uji coba makan bergizi gratis pada 13 Januari 2025.

SDN Lowokwaru 3 menjadi tempat pertama pelaksanaan program makan bergizi tersebut.