Siswa SD Minta Ayam Geprek ada di Menu Makan Bergizi Gratis, Kepala Sekolah Sebut Agar Tidak Bosan

Program MBG dari pusat itu harus mampu menumbuhkan ekonomi mikro.

Program yang bersentuhan langsung dengan sekolah itu harus memberi nilai tambah hingga bagi pelaku ekonomi ultra mikro di lingkungan sekolah. Termasuk penjual makanan mitra sekolah di kantin-kantin.

"Saya berharap MBG tidak menggeser pelaku ekonomi kerakyatan, seperti pemilik kantin sekolah. Sebaliknya, gandeng dan berdayakan mereka di setiap sekolah," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni, Senin (3/2/2025).

Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu tengah berjalan.

Meski belum ada petunjuk teknis (juknis), namun pelaksanaan di daerah-daerah termasuk di Surabaya juga sudah berjalan.

Baca juga: Soroti Perubahan PPDB Jadi SPMB, Komisi D DPRD Surabaya Singgung Nasib Zonasi: Tak Ada Manipulasi

Pimpinan DPRD Surabaya itu mengingatkan pelaksanaan MBG harus bisa menjadi cara lain untuk menumbuhkan ekonomi warga Surabaya.

Termasuk ekonomi di lingkungan sekolah. 

Koordinasi dengan pihak sekolah hingga menggandeng kantin sekolah.

Keberadaan program MBG pasti akan berdampak pada pelaku ekonomi kerakyatan, seperti pemilik kantin.

Pasti siswa yang biasa beli makanan di kantin sekolah akan berkurang. 

Maka, jangan sampai keberadaan kantin tergeser.

Arif mengingatkan, program MBG harus menggandeng ekonomi lokal.

Apalagi Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya sudah memberi support anggaran Rp 1,1 triliun untuk MBG.

Baca juga: Langkah Strategis, DPRD Surabaya Bentuk Pansus Penanggulangan Banjir, Adi Sutarwijono: Apresiasi

Semangat Surabaya untuk menggerakkan ekonomi mikro hingga ultra mikro bisa terangkat dengan program MBG.

Arif yang juga Ketua DPD Golkar Surabaya itu mengingatkan agar tidak ada praktik pemodal besar memaksakan diri ikut mengambil peran dalam program pusat tersebut.