Nasib 7 Siswa SMAN 1 Mempawah Masih Diperjuangkan, 106 Bisa Daftar SNBP 2025, Sempat Mogok Massal

TRIBUNJATIM.COM - Kabar baik ratusan siswa SMAN 1 Mempawah bisa mendaftar SNBP 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Harisson.

Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memastikan 106 siswa SMAN 1 Mempawah bisa mendaftar SNBP 2025.

Keputusan itu merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kemendikti.

"Alhamdulillah 106 orang siswa akan difinalisasi atau disetujui oleh Kemendikti untuk PDSS sehingga siswa dapat mengikuti SNBP," kata Harisson, Kamis, 6 Februari 2025.

"Sedangkan 7 siswa yang tidak lengkap datanya masih diperjuangkan,” lanjut Harisson. 

Harisson menyampaikan, berdasarkan  hasil koordinasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar bersama Kemendikti, diketahui bahwa kasus ini tidak hanya terjadi di Kalbar, namun hampir di semua Provinsi di Indonesia.  

“Terkait adanya sekolah yang belum finalisasi pengisian PDSS ini, hampir terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk di Provinsi Kalbar, “ujar Harisson.

Harisson mengatakan berdasarkan hasil pertemuan itu diketahui dari jumlah sekolah se- Indonesia (SMA/SMK/MA) Negeri dan Swasta sebanyak 48.946 sekolah.

Baca juga: Sudah Siapkan Nilai Sejak Kelas 1, Siswa Blitar Sedih Gagal Ikut SNBP karena Sekolah Lalai: Kecewa

Dengan total sekolah yang telah menyelesaikan entry data sampai finalisasi nilai (lengkap) pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), sebanyak 21.003 sekolah (42,91 persen) se-Indonesia.

“Untuk di Provinsi Kalbar, sekolah yang tidak  menyelesaikan input data sebanyak  90 sekolah, yakni di tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sebanyak 40 sekolah, 42 SMK, dan 8 MA atau 10 persen dari keseluruhan 893 sekolah yang ada di Kalbar,” ujar Harisson.

Harisson mengatakan untuk sekolah-sekolah lain yang bermasalah, pada kasus tinggal finalisasi data siswa, akan segera dihubungi oleh operator PDSS Kemendikti. 

“Saya harapkan Kepala sekolah benar-benar dapat mengikuti petunjuk dari operator PDSS Kemendikti,” ujarnya.

Atas kelalaian yang terjadi ini yang mengakibatkan anak-anak terancam tak bisa mengikuti Jalur SNBP, Pj Gubernur Kalbar akan melakukan proses hukuman disiplin kepada kepala sekolah SMA SMK, guru operator atau siapapun yang terbukti lalai dalam menyelesaikan proses penyelesaian entry data sampai finalisasi nilai pada aplikasi PDSS.

“Untuk Sekolah Madrasah Aliyah (MA), saya akan berkoordinasi dengan Kanwil  Depag Kalbar untuk melakukan pembinaan terhadap MA ini,” pungkasnya.

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Bayar Petugas Input PPDS SMAN 4 Karawang Rp 2 Juta, Tenaga di Sekolah Tak Cukup