Nasib 7 Siswa SMAN 1 Mempawah Masih Diperjuangkan, 106 Bisa Daftar SNBP 2025, Sempat Mogok Massal

Siswa Mogok Massal

Selain di Mempawah, Kalimantan Barat, aksi protes akibat siswa gagal mendaftar SNBP juga dilakukan di Medan, tepatnya MAN 2 Model Medan, Sumatera Utara.

Sebanyak 322 siswa Eligible (memenuhi syarat) di MAN 2 Model Medan tidak dapat mendaftarkan diri ke perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Pihak sekolah mengalami kegagalan dalam proses penginputan nilai siswa eligible pada portal Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sehingga menyebabkan keterlambatan dalam finalisasi data nilai siswa.

Sejumlah orangtua siswa pun menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah terkait kelalaian tersebut dan mendatangi pihak sekolah, Kamis (6/2/2025).

Dinar Agung salah, satu orangtua siswa MAN 2 Model Medan menyampaikan, pihaknya hari ini bertemu dengan pihak sekolah yang diwakili Kasubag TU, Wakil Kepala Sekolah dan Operator sekolah.

“Jadi sampai di hari terakhir pendaftaran kemarin pihak sekolah belum selesai menginput nilai mulai dari semester 3, 4, 5,” ujarnya.

Orangtua menuntut kejelasan bagaimana jika nantinya berhasil mendapat tambahan waktu untuk input nilai tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban sekolah jika tidak.

“Kami menuntut kejelasan bagaimana jika berhasil. Karena pendaftaran SNBP sampai ditanggal 18, kami minta jika PDSS bisa dibuka kembali dan MAN 2 bisa memproses datanya lagi, tolong anak-anak dikawal sampai selesai. Jika gagal kami akan melakukan audiensi kembali,” ungkapnya.

Muhammad Faisal Hutasuhut orangtua siswa juga menyampaikan disisi lain dalam proses pengisian PDSS ini anak-anak mengalami intimidasi secara verbal.

"Kalau orangtua kalian demo, ku tokok kepala kelen," ujar Faisal menirukan ucapan salah satu guru di sekolah tersebut.

Baca juga: Pimpinan DPRD Surabaya Desak Program Makan Bergizi Gratis Diserahkan ke Sekolah 

Faisal menyayangkan sikap sekolah yang demikian kepada para pelajar tersebut. Dimana notabenenya merupakan sekolah berbasis agama.

“Seharusnya tidak boleh sekolah berbicara seperti itu, ini sekolah agama,” ungkapnya.

Para orangtua saat ini masih menunggu hasil dari Kepala Sekolah untuk kejelasan nasib anak-anaknya.

“Kita belum melakukan rencana ke ranah hukum, saat ini orangtua masih menanti kejelasan dari pihak sekolah,” jelasnya.