Nasib 7 Siswa SMAN 1 Mempawah Masih Diperjuangkan, 106 Bisa Daftar SNBP 2025, Sempat Mogok Massal

TRIBUNJATIM.COM - Kabar baik ratusan siswa SMAN 1 Mempawah bisa mendaftar SNBP 2025.

Hal tersebut disampaikan oleh Harisson.

Pj Gubernur Kalimantan Barat, Harisson memastikan 106 siswa SMAN 1 Mempawah bisa mendaftar SNBP 2025.

Keputusan itu merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kemendikti.

"Alhamdulillah 106 orang siswa akan difinalisasi atau disetujui oleh Kemendikti untuk PDSS sehingga siswa dapat mengikuti SNBP," kata Harisson, Kamis, 6 Februari 2025.

"Sedangkan 7 siswa yang tidak lengkap datanya masih diperjuangkan,” lanjut Harisson. 

Harisson menyampaikan, berdasarkan  hasil koordinasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar bersama Kemendikti, diketahui bahwa kasus ini tidak hanya terjadi di Kalbar, namun hampir di semua Provinsi di Indonesia.  

“Terkait adanya sekolah yang belum finalisasi pengisian PDSS ini, hampir terjadi pada seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk di Provinsi Kalbar, “ujar Harisson.

Harisson mengatakan berdasarkan hasil pertemuan itu diketahui dari jumlah sekolah se- Indonesia (SMA/SMK/MA) Negeri dan Swasta sebanyak 48.946 sekolah.

Baca juga: Sudah Siapkan Nilai Sejak Kelas 1, Siswa Blitar Sedih Gagal Ikut SNBP karena Sekolah Lalai: Kecewa

Dengan total sekolah yang telah menyelesaikan entry data sampai finalisasi nilai (lengkap) pada Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), sebanyak 21.003 sekolah (42,91 persen) se-Indonesia.

“Untuk di Provinsi Kalbar, sekolah yang tidak  menyelesaikan input data sebanyak  90 sekolah, yakni di tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sebanyak 40 sekolah, 42 SMK, dan 8 MA atau 10 persen dari keseluruhan 893 sekolah yang ada di Kalbar,” ujar Harisson.

Harisson mengatakan untuk sekolah-sekolah lain yang bermasalah, pada kasus tinggal finalisasi data siswa, akan segera dihubungi oleh operator PDSS Kemendikti. 

“Saya harapkan Kepala sekolah benar-benar dapat mengikuti petunjuk dari operator PDSS Kemendikti,” ujarnya.

Atas kelalaian yang terjadi ini yang mengakibatkan anak-anak terancam tak bisa mengikuti Jalur SNBP, Pj Gubernur Kalbar akan melakukan proses hukuman disiplin kepada kepala sekolah SMA SMK, guru operator atau siapapun yang terbukti lalai dalam menyelesaikan proses penyelesaian entry data sampai finalisasi nilai pada aplikasi PDSS.

“Untuk Sekolah Madrasah Aliyah (MA), saya akan berkoordinasi dengan Kanwil  Depag Kalbar untuk melakukan pembinaan terhadap MA ini,” pungkasnya.

Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Bayar Petugas Input PPDS SMAN 4 Karawang Rp 2 Juta, Tenaga di Sekolah Tak Cukup

Siswa Mogok Massal

Selain di Mempawah, Kalimantan Barat, aksi protes akibat siswa gagal mendaftar SNBP juga dilakukan di Medan, tepatnya MAN 2 Model Medan, Sumatera Utara.

Sebanyak 322 siswa Eligible (memenuhi syarat) di MAN 2 Model Medan tidak dapat mendaftarkan diri ke perguruan tinggi melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

Pihak sekolah mengalami kegagalan dalam proses penginputan nilai siswa eligible pada portal Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) sehingga menyebabkan keterlambatan dalam finalisasi data nilai siswa.

Sejumlah orangtua siswa pun menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah terkait kelalaian tersebut dan mendatangi pihak sekolah, Kamis (6/2/2025).

Dinar Agung salah, satu orangtua siswa MAN 2 Model Medan menyampaikan, pihaknya hari ini bertemu dengan pihak sekolah yang diwakili Kasubag TU, Wakil Kepala Sekolah dan Operator sekolah.

“Jadi sampai di hari terakhir pendaftaran kemarin pihak sekolah belum selesai menginput nilai mulai dari semester 3, 4, 5,” ujarnya.

Orangtua menuntut kejelasan bagaimana jika nantinya berhasil mendapat tambahan waktu untuk input nilai tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban sekolah jika tidak.

“Kami menuntut kejelasan bagaimana jika berhasil. Karena pendaftaran SNBP sampai ditanggal 18, kami minta jika PDSS bisa dibuka kembali dan MAN 2 bisa memproses datanya lagi, tolong anak-anak dikawal sampai selesai. Jika gagal kami akan melakukan audiensi kembali,” ungkapnya.

Muhammad Faisal Hutasuhut orangtua siswa juga menyampaikan disisi lain dalam proses pengisian PDSS ini anak-anak mengalami intimidasi secara verbal.

"Kalau orangtua kalian demo, ku tokok kepala kelen," ujar Faisal menirukan ucapan salah satu guru di sekolah tersebut.

Baca juga: Pimpinan DPRD Surabaya Desak Program Makan Bergizi Gratis Diserahkan ke Sekolah 

Faisal menyayangkan sikap sekolah yang demikian kepada para pelajar tersebut. Dimana notabenenya merupakan sekolah berbasis agama.

“Seharusnya tidak boleh sekolah berbicara seperti itu, ini sekolah agama,” ungkapnya.

Para orangtua saat ini masih menunggu hasil dari Kepala Sekolah untuk kejelasan nasib anak-anaknya.

“Kita belum melakukan rencana ke ranah hukum, saat ini orangtua masih menanti kejelasan dari pihak sekolah,” jelasnya.

Aksi juga dilakukan ratusan siswa SMKN 10 Medan.

Mereka kecewa, dengan sekolah yang gagal menginput data sehingga membuat siswa tak bisa mengikuti SNBP.

"Demonya tentang pengisian PDSS kami sama sekali belum tuntas, tetapi masalahnya selalu diputar-putar balik oleh pihak sekolah," kata Bernadetha saat diwawancarai di lokasi.

Dia menyampaikan, sejauh ini ada masalah dalam penginputan data rapor semester 5 siswa sehingga tak terbaca di PDSS.

"Jadi, sekolah menyatakan kami ini tetap bisa. Cuma mereka ini memutarbalikkan terus. Sampai sekarang belum ada kejelasan dari pihak sekolah," ujar Bernadetha.

Sementara itu, ratusan siswa kelas 12 SMA Negeri 17 Makassar memilih untuk mogok belajar sebagai bentuk kekecewaan mereka karena gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

"80 persen siswa kelas 12 tidak hadir," ujar Wakil Kepala Sekolah, Kartini Kurnia, di SMA 17 Makassar, Kamis.

Berdasarkan pantauan Tribun, suasana sekolah tampak sepi, dengan aktivitas di luar ruang belajar yang sangat minim.

Meski demikian, siswa kelas 10 dan 11 tetap mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa.

Kartini Kurnia mengaku memahami kekecewaan para siswa dan menegaskan bahwa pihak sekolah hanya bisa memastikan mereka tetap berada dalam pengawasan orangtua masing-masing.

"Itu keinginan mereka. Itu hak mereka untuk mengambil sikap. Mental anak harus kita jaga," jelasnya.

"Memang ada informasi bahwa orangtua memberi ruang bagi anak untuk mengambil sikap, dan orangtua tetap bertanggung jawab terhadap keberadaan mereka di rumah," tambahnya.

Sementara aksi mogok masih berlangsung, para guru memilih untuk mengirimkan tugas kepada siswa agar proses pembelajaran tetap berjalan.

Artikel ini telah tayang di TribunPontianak.co.id

Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com