Rencana Revitalisasi Pasar Besar Malang Terdampak Efisiensi Anggaran, Pj Iwan: Kami Komunikasikan

Selain melengkapi perizinan, Pemkot Malang juga sudah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pengelolaan anggaran.

Anggaran relokasi pedagang dialokasikan Rp 10 miliar dari APBD.

Iwan menegaskan, kalaupun nantinya revitalisasi Pasar Besar tidak terealisasi tahun 2025, maka akan diusulkan untuk tahun anggaran 2026.

Itu sebabnya sangatlah penting melengkapi semua persyaratan dan perizinan, termasuk berkomunikasi dengan pedagang terkait relokasi.

Sehingga proses selama tahun 2025 bisa berkelanjutan sampai akhirnya pembangunan terealisasi pada 2026 dan 2027.

Selain soal Pasar Besar, Iwan akan memastikan penanganan banjir di Jalan Soekarno Hatta Malang Rp 30 miliar dari APBD Pemprov Jatim.

Termasuk mengusulkan penanganan banjir di Jalan Letjen Sutoyo dan Jalan Bondowoso agar masuk perencanaan anggaran tahun 2026.

"Pasar Besar belum siap mengurai yang perlu kita benahi. Pasar, banjir dan DED perlu saya kejar," ucapnya.

Iwan mengakui capaian kinerja 11 program prioritas penjabat wali kota hanya tinggal revitalisasi Pasar Besar Malang.

Untuk itu, ia berupaya merealisasikan seluruh program sebelum mengakhiri masa jabatan.

"PR saya Pasar Besar. Kami akan coba urai, seluruh persyaratan kami penuhi. DED berproses dan komunikasi kesepakatan dengan pedagang. Kita berdoa," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang, Masrul Zaini mengatakan penolakannya terhadap rencana revitalisasi pasar.

Ia meminta agar Pemkot Malang tidak melakukan revitalisasi, melainkan hanya perbaikan saja.

Para pedagang di himpunan tidak ingin ada pembongkaran total.

Masrul mengatakan, kalau pasar dibongkar yang sulit pedagang.