Anggaran Makan Bergizi Gratis di Surabaya Rp 1,1 Triliun Dialihkan, Bahtiyar Rifai: Sentralistik

“Tetapi, info terakhir bahwa MBG akan memakai anggaran murni APBN," kata politisi Gerindra asal Lamongan ini.

Semula daerah menyambut program MBG dari Presiden Prabowo itu penuh antusias.

Seluruh daerah mendukung dengan mengalokasikan APBD untuk mendukung MBG.

Namun belakangan, daerah tidak diwajibkan untuk berkontribusi dalam penganggaran.

Pemerintah pusat saat ini terus melakukan upaya efisiensi anggaran hampir di semua kementerian untuk makin mendukung program MBG tanpa harus melibatkan anggaran daerah.

Terkait pemkot yang sudah terlanjur menggeser pos-pos tertentu untuk menyisihkan anggaran MBG dari APBD, Bahtiyar menyarankan agar rencana alokasi dana itu diperuntukkan bagi pembangunan fasilitas sekolah. Baik untuk sarana pembelajaran atau pendukungnya.

Terlebih, Prabowo mengimbau agar pelaksanaan MBG tak mengesampingkan fasilitas sarana dan prasarana sekolah.

Sebab hal itu menjadi aspek penting dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

Prabowo juga memberi atensi pada fasilitas toilet di sekolah agar bersih dan nyaman.

"Pemerintah pusat sudah memberikan info valid, bahwa pemda atau pemkot hanya melakukan pendataan saja," kata Bahtiyar.

Bahkan, sejauh ini, meski banyak pemda yang sudah menggeser anggaran, namun belum ada petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat.

Jadi, memang pemda atau pemkot tak perlu mengeluarkan anggaran khusus untuk MBG.

Saat ini Pemkot Surabaya sudah menganggarkan Rp 1,1 triliun untuk biaya MBG bagi puluhan ribu siswa di Surabaya. Termasuk akan memberdayakan UMKM setempat untuk memesan makanan.

Namun, adanya instruksi presiden untuk sentralisasi dana dan pelaksanaan MBG oleh BGN, membuat dana Rp 1,1 triliun tersebut harus dialokasikan ke sektor lain.

Bahtiyar menyebut, dana itu bisa dialihkan ke program pembangunan yang lebih mendesak.