Kota Malang Butuh Regulasi agar Distribusi Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran, DPRD: Perlu Kajian

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengatakan, regulasi yang dibutuhkan membutuhkan kajian. Jangan sampai regulasi menjadi boomerang bagi masyarakat.

Perlu kajian yang komprehensif agar penerapan regulasi tepat situasi.

"Kami harus pelajari dulu, memang ada beberapa tempat yang telah menerapkan itu," katanya.

Menurut Bayu, dalam regulasi tersebut juga harus dijelaskan klasifikasi usaha yang boleh menggunakan elpiji 3 kg.

Ketika regulasi di atas mengatur distribusi elpiji 3 kg bisa disalurkan ke pelaku UMKM, di sisi lain terdapat ketidaktepatan penyaluran.

Bahkan ada UMKM yang bisa menggunakan lebih banyak pasokan dari sewajarnya.

"Saat ini, kami harus memastikan bahwa ketersediaan stok dan distribusi lancar. Di Kota Malang, keadaan human error, sejauh pengamatan kami tidak ada. Kan ini juga masih ada kurang tepatnya elpiji subsidi. Artinya, mungkin yang seharusnya tidak mendapatkan pasokan, di lapangan juga masih ada. Ini juga menjadi perhatian kami di konstituen, sifatnya edukasi, sosialisasi, lalu tindakan kedisiplinan. Mungkin nanti satpol PP bisa bergerak kalau ada Perda," katanya.

Manager Marketing PT Pertamina Fuel Terminal Malang, Choerul Anwar menjelaskan, ada pelaku usaha laundry yang menghabiskan 30 tabung dalam sebulan.

Perilaku itu menurutnya tidak tepat. Karena bisa mengurangi jatah orang lain.

Hal seperti itu harus diatur sehingga penyaluran pasokan bisa efisien.

"Kalau dihitung, 30 tabung itu setara antara tujuh sampai delapan KK. Kami berupaya subsidi tepat sasaran. Mekanisme beli di pangkalan harus menggunakan KTP elektronik," katanya. (ADV)