Viral Ormas Geruduk Kantor Satpol PP karena Tak Terima Spanduk Dicopot, Akhirnya Dipasang Lagi

Ia sendiri sudah memetakan wilayah-wilayah di Jabar yang sering diganggu ormas.

Dedi juga tak menjawab secara lugas soal sanksi konkret apabila ada ormas yang masih mengganggu investasi.

Ia hanya menyebut bahwa sanksi pembubaran ormas berada dalam kewenangan pemerintah pusat.

Meski demikian, ia akan terus menjamin para pengusaha agar nyaman berinvestasi di Jawa Barat.

Yakni dengan cara menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi kepada para pengusaha.

Agar para pengusaha mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan dari gangguan eksternal.

"Kewenangannya bukan di provinsi, ya kan itu kewenangan pemerintah pusat."

"Namun, yang jelas bahwa kami akan hadir untuk menyelesaikan berbagai problem para pengusaha supaya nyaman berinvestasi di Jawa Barat dan gubernur menjamin," tuturnya.

"Kami juga menjamin akan menyiapkan anggaran untuk memberikan jaminan investasi agar berjalan dengan lancar," tuturnya.

Baca juga: Pengemis Lansia Bawa Uang Rp40 Juta Diamankan Satpol PP, 2 Jam Minta-minta Bisa Dapat Rp150 Ribu

Diberitakan sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, juga menyoroti permasalahan ini.

Bey Machmudin meminta ormas tidak mengganggu iklim investasi, khususnya di kawasan industri.

Bey mengakui bahwa dirinya menerima banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu oleh aksi oknum ormas yang meresahkan.

Dia mengatakan, pihaknya mendapatkan banyak keluhan dari pelaku industri yang terganggu dengan aksi oknum sekelompok ormas yang meresahkan, bahkan sampai mengganggu operasional pabrik.

Hal itu disampaikannya dalam kegiatan forum diskusi pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di aula SMK Mitra Industri MM 2100 Kabupaten Bekasi, Senin (10/2/2025).

Dalam forum diskusi dengan pengelola kawasan industri dan pelaku usaha di Kabupaten Bekasi pada Senin, Bey menegaskan pentingnya menjaga stabilitas investasi.