Imbas Efisiensi Anggaran, Bawaslu Lamongan Bakal Serahkan 5 Unit Mobil Dinas Operasional 

Tony tidak tahu nominal sewa mobil dinas bagi seluruh komisioner bawaslu  provinsi  dan kabupaten/kota di Jatim. 

Ia  menjamin, meski kendaraan dinas operasional ditarik, tidak akan mengganggu kerja Bawaslu Lamongan. Meski saat ini tidak ada satupun mobil operasional di Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Tony mengaku belum berfikir dengan kendaraan apa operasional Bawaslu Lamongan. 

Apa ada kemungkinan pinjam pakai ke Pemkab Lamongan ? "Belum-belum berfikir ke sana," katanya.

Apalagi Bawaslu juga masih ada serentetan acara, termasuk perpisahan dengan Gakumdu. Selain itu, untuk mengajukan pinjam pakai kendaran ke pemkab juga belum mungkin.

Pasalnya bupati dan wakil baru dilantik besuk dilanjutkan acara retreat selama seminggu di Magelang dan berakhir pada 28 Februari 2025.

"Sementara pakai kendaraan sendiri-sendiri lah. Kalau hanya punya motor ya pakai motor, yang ada mobil, barangkali pakai mobil pribadi," kata Tony.

"Yang perlu digaris bawahi tidak ada masalah dengan kebijakan ditariknya mobil dinas operasional Bawaslu,"  tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan anggaran hingga Rp 306 triliun pada tahun ini, melalui penerbitan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Inpres tersebut berisi tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.