Pantas SPBU di Sukabumi Rugikan Masyarakat Rp 1,4 M Per Tahun, Tiap 20 Liter BBM Dikurangi 600 Ml

TRIBUNJATIM.COM - Sebuah SPBU di Sukabumi rugikan masyarakat Rp 1 miliar lebih per tahun.

Kecurangan di salah satu SPBU 34.43111 yang berada di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Jawa Barat itu diungkap Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Pengungkapan itu memperlihatkan pelanggaran berupa pengurangan takaran BBM pada dispenser di SPBU.

"Di SPBU ini, ada empat dispenser, kecurangan itu setiap 20 liter dikurangi sebesar 600 ml atau rata-rata 3 persen sehingga takaran berkurang dan masyarakat dirugikan," kata Budi saat berada di SPBU di Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, Rabu (19/2/2025), melansir dari Kompas.com.

Budi menyebut kecurangan itu menggunakan alat printed circuit board (PCB) yang terdapat pada dispenser.

Dari hitungan yang dipaparkan Budi, jika kecurangan itu dilakukan satu tahun, total kerugian bisa mencapai Rp 1,4 miliar.

"Berdasarkan perkiraan yang masih kami dalami, kerugian masyarakat atau konsumen sekitar Rp 1,4 miliar per tahun," lanjut Budi.

Selain di Sukabumi, daerah lain juga ada yang kedapatan melakukan kecurangan serupa.

Kemudian, Budi meminta agar para mitra Pertamina yang membuka SPBU tidak melakukan kecurangan apa pun.

"Ini sudah yang kesekian kali, kami mengimbau kepada pelaku SPBU jangan sampai mengulangi lagi, jangan sampai merugikan masyarakat. Mari kita berusaha atau melakukan kegiatan usaha sesuai tertib niaga," ucap Budi.

SPBU 34.43111 yang berada di Kecamatan Baros itu kemudian ditutup sementara hingga pengelolaan diambil oleh Pertamina.

Baca juga: Petugas SPBU Ketahuan Jual Solar Pakai Galon, Pelanggan Kesal Barcodenya Dipakai: Kuota Saya Habis

Budi Santoso pun meminta masyarakat menjadi konsumen cerdas.

“Jadi memang kan namanya sekarang harus ada konsumen cerdas, itu juga jangan sampai tidak tahu kalau dibohongi, jadi kita harus bisa menganulir itu,” kata Budi.

Saat ditanya mengenai perbedaan SPBU yang melakukan kecurangan atau tidak, Budi tak menjawabnya secara utuh.

“Tetap kita harus terus melakukan pengawasan, jadi jangan sampai masyarakat dirugikan,” jelas Budi.