5 Gebrakan Dedi Mulyadi Usai Jadi Gubernur Jabar, Usul Wisuda TK Dihapus, Wajib Militer Buat SMA

TRIBUNJATIM.COM - Dedi Mulyadi langsung memecat kepala SMAN 6 Depok setelah resmi dilantik sebagai gubernur Jawa Barat, Kamis (20/2/2025).

Pemecatan ini berkaitan dengan study tour.

Sejak isu tersebut, Dedi Mulyadi lantas menjadi sorotan.

Tak hanya masalah study tour, ternyata dia juga membuat gebrakan lain seperti wajib militer bagi siswa SMA/SMK.

Gebrakan apa saja yang diusung oleh Dedi Mulyadi ini?

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Besar Gaji Kepala Sekolah yang Dilepas Siti Faizah, Jabatannya Dicopot Dedi Mulyadi Imbas Study Tour

5 gebrakan Dedi Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat

1. Copot Kepala SMAN 6 Depok 

Dedi Mulyadi langsung mencopot Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok yang tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur (Jatim).

Penonaktifan Kepsek SMAN 6 Depok ini langsung diteken Dedi di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jabar.

"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya berpergian ke luar provinsi," ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, hal tersebut akan menjadi hal yang pihaknya benahi.

Dia juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk study tour atau tidak.

Baca juga: 1740 Tenaga Ahli Ada di Pemprov, Dedi Mulyadi Minta ASN yang Tak Produktif Kerja di Rumah Saja

"Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," ucap Dedi.

"Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat, karena kan isu PIP, pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," imbuh dia.

2. Lindungi Pengusaha dari Ormas

Dedi berjanji bakal melindungi perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat agar tidak diganggu oleh organisasi masyarakat (ormas).

Dedi mengatakan, pemerintah akan memberikan biaya bantuan keamanan untuk melindungi para pengusaha dari ulah ormas.

"Kami membaca fenomena tentang oknum ormas yang mengganggu investasi. Kami siapkan pembiayaan untuk melindungi para pengusaha, untuk siapkan biaya keamanan dengan istilah Operasi Jabar Manunggal," ujar kata Dedi.

Dedi mengakui bahwa ormas di Jawa Barat kerap berulah dengan meminta jatah ke para pengusaha.

Mantan bupati Purwakarta ini menilai, hal itu sering memicu konflik di kawasan-kawasan inudstri.

"Kami dorong perusahaan untuk didampingi agar tidak terganggu oknum ormas, dari pembebasan tanah, minta jatah pembangunan, minta jatah ketika rekrutmen tenaga kerja, minta jatah produksi limbah ketika produksi," kata Dedi.

"(Ulah ormas) Ini sering jadi konflik di kawasan industri Jawa Barat," ujar dia melanjutkan.

Menurut Dedi, langkah yang diambilnya itu merupakan bentuk dari efisiensi anggaran yang tengah digalakan oleh pemerintah.

"Ini adalah orientasi soal efisiensi, bukan memotong anggaran, tapi pengalihan anggaran," kata dia.

Baca juga: Fakta Study Tour Siswa SMA Rp 3,8 Juta, Kepala Sekolah Dicopot Dedi Mulyadi, Murid Tetap Berangkat

3. Pangkas Anggaran Aneh

Dedi mengakui ada banyak anggaran yang aneh di Provinsi Jabar selama ini.

Dedi menyebut, salah satunya adalah biaya untuk membangun kelas di sekolah Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasinya mencapai Rp 730 miliar.

"Ada. Misalnya begini bantuan membangun ruang kelas baru Rp 60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp 730 miliar itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapkan, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik," ujar Dedi.

Dedi mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran baju dinas.

Pasalnya, anggaran baju dinas Gubernur Jabar selama ini mencapai Rp 150 juta.

"Anggaran kunjungan luar negeri Rp 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas Rp 1,8 miliar disisakan hanya Rp 700 juta. Hilang hampir 40 persen," jelasnya.

Maka dari itu, Dedi menegaskan, pihaknya tidak perlu lagi jalan-jalan ke luar negeri.

Dia juga meminta jajarannya tidak perlu lagi piknik berkedok studi banding dan menggelar seminar.

"Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ," imbuh Dedi.

4. Wajib Militer

Dedi berencana memasukkan mata pelajaran wajib militer (wamil) ke sekolah menengah atas (SMA) di daerahnya.

"Saya berencana memasukkan kurikulum wajib militer ke pendidikan SMA untuk pembentukan karakter bela negara," kata Dedi.

Dedi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Barat akan bekerja sama dengan Komando Daerah (Kodam) Militer III/Siliwangi dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat untuk merealisasikan rencana tersebut.

Menurut dia, wajib militer akan ditujukan kepada anak-anak yang terlibat geng motor hingga perkelahian antarsiswa.

"Rencananya mereka yang tertangkap karena balapan liar di jalan kemudian terlibat geng motor, kena perkelahian antar pemuda antara siswa, kita akan masukkan wajib militer," ujar Dedi.

Baca juga: Janji Dedi Mulyadi Tak Pakai Mobil Dinas usai Jadi Gubernur, Banyak Hapus Anggaran Tak Perlu

5. Hapus Wisuda TK dan SD

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Bupati Bandung Dadang Supriatna menghapus wisuda TK dan SMP selain larangan study tour. 

Tantangan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi kepada Bupati Bandung di acara hari kedua retreat di Magelang yang direkam dan diposting di Instagram @dedimulyadi71, Sabtu (22/2/2025).

“Ada keluhan, misalnya anak-anak TK wisuda, SD wisuda, nah kegiatan-kegiatan yang tidak ada relevansinya dengan pendidikan minta dihapus. Pak Bupati berani enggak?” ujar Dedi kepada Dadang Supriatna.

“Siap, berani,” jawab Dadang Supriatna.

Dedi mengungkapkan, biaya wisuda siswa TK dan SD tersebut membebani. Untuk itu, beban tinggi yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, minta dihapuskan.

----- 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Berita Jatim dan berita viral lainnya.