Pengusaha Sudah Bayar Pajak Masih Dipalak, Dedi Mulyadi Akan Lindungi Investor: Ketenangan Itu Mahal

Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.

Dedi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apapun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.

"Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ," pungkas Dedi.

Selain itu, mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan, dirinya akan menghapus program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.

Ia akan meniadakan program yang tidak masuk akal, salah satunya pembelian alat telekomunikasi untuk sekolah.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran pembelian alat-alat telekomunikasi sekolah.

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp60 miliar.

Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp730 miliar.

"Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar," ungkapnya.

"Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik," imbuh Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi Mulyadi pun akan menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas.

Seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.

Hingga tadi malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.

Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan.