Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Pengusaha Sudah Bayar Pajak Masih Dipalak, Dedi Mulyadi Akan Lindungi Investor: Ketenangan Itu Mahal

Dedi Mulyadi mengatakan, negara harus membuat para investor menjadi nyaman.

Penulis: Alga | Editor: Mujib Anwar
Kompas.com/Faqih Rohman Syafei
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat diwawancarai awak media di Gedung DPRD Jabar sebelum acara serah terima jabatan, Jumat (21/2/2025). Ia mengatakan, negara harus membuat para investor menjadi nyaman. 

"Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan," kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Baca juga: Bagi-bagi Kendaraan Dinas ke Staf, Dedi Mulyadi Minta Mobil Mercedes Diubah Jadi Ambulans Buat Warga

Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program 'Operasi Jabar Manunggal'.

Tujuannya untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan anggaran dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.

Sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

"Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain," tegasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved