Kebijakan MBG Diperluas, Pemerintah Siapkan untuk Ibu Hamil dan Menyusui, Mendukbangga: Simulasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Pemerintah Pusat berencana menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyasar ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non paud.

Kebijakan tersebut disampaikan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan Badan Gizi Nasional, usai meninjau Simulasi MBG di Jalan Tirta Raya, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, Rabu (26/2/2025).

Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, MBG untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non Paud, masih dalam tahap simulasi.

Baca juga: Sosok Karti yang Rumahnya Jadi Sarang Kobra di Madiun, BPBD Ditemukan 25 Ular dan 105 Cangkang Telur

“Insya Allah secepatnya akan kami kerjakan secara serentak. Setelah simulasi akan kami terapkan di lapangan,” ujar Wihaji.

Wihaji menilai, MBG dengan tiga penerima manfaat tersebut menjadi poin penting, selain siswa siswi sekolah, dan anak pesantren.

Maka dari itu, secara teknis tidak mungkin Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non Paud, dikumpulkan setiap hari di suatu tempat, seperti pelaksanaan MBG di sekolah.

“Nantinya didistribusikan oleh petugas lapangan yakni Tim Pendamping Keluarga, salah satu pasukan Kemendukbangga,” ungkapnya.

“Pendistribusian pakai sepeda motor. Beda dengan distribusi di sekolah pakai mobil karena jumlahnya banyak. Ini satu persatu, jadi pakai sepeda motor untuk menyalurkannya,” imbuh Wihaji.

Baca juga: Sosok Hari Wuryanto-Purnomo Hadi yang Dilantik Jadi Bupati dan Wakil Bupati Madiun Periode 2025-2030

Dirinya juga menegaskan, setelah diterima jangan sampai dinikmati oleh suaminya, harus dikonsumsi penerima manfaat.

“Harapannya menjadi bagian asupan gizi buat Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita Non Paud,” pungkasnya.

Di tempat yang sama Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Nyoto Suwignyo menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan membahas petunjuk teknis, bersama  dengan kementerian terkait.

“Salah satu wujud konkret pada saat kami merasa memerlukan distribusi, dan ternyata kementerian sudah mempunyai kekuatan di lapangan, dari jumlah kader yang cukup banyak,” imbuhnya.

Lewat armada dan kader yang sudah siap inilah, Nyoto menyebut, MBG yang dibutuhkan bisa diterima langsung oleh penerima manfaat.

“Makan Bergizi Gratis bukan pekerjaan Badan Gizi Nasional sendiri, tapi juga kepala daerah, pemerintah daerah, sehingga menunjukkan kerja sama yang baik dengan semua pihak,” tandas Nyoto.