Pemicu Dedi Mulyadi Tegas Larang Study Tour di Jabar, Sampai Pecat Kepsek Nekat, Singgung Ekonomi

TRIBUNJATIM.COM - Dedi Mulyadi menjadi sorotan publik berkat ketegasannya setelah dilantik menjadi Gubernur Jawa Barat, Kamis (20/2/2025).

Di hari pertama menjabat, Dedi Mulyadi memecat Kepala SMAN 6 Depok gegara nekat mengadakan study tour.

Padahal kegiatan sekolah ini sudah dilarang pemerintah.

Tak berhenti di situ. Ketegasan Dedi Mulyadi mengenai study tour juga dialami oleh ratusan kepala sekolah lainnya.

Bagaimana tidak? 133 kepala SMA/SMK terancam dicopot akibat hal ini.

Lantas, apa yang membuat Dedi Mulyadi melarang stud tour?

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Bukannya ke UI, Alasan SMAN 6 Depok Study Tour sampai ke Jatim Bikin Dedi Mulyadi Tertawa: Ngapain

Dilaporkan Kompas.com, Kamis (20/2/2025), larangan study tour pertama kali diucapkan Dedi ketika menjelaskan program kerjanya ketika dilantik di Istana, Jakarta Pusat, Kamis (20/2025).

"Ini kinerja saya pertama ingin membenahi manajemen di kependidikan di Provinsi Jawa Barat," ujar Dedi.

"Karena kan isu PIP (Program Indonesia Pintar), pungutan, study tour, itu isu yang begitu meresahkan masyarakat di Jawa Barat," tambahnya.

Pada waktu itu, Dedi menyebut salah satu sekolah yang akan diperiksa adalah SMAN 6 Depok yang tetap mengadakan study tour ke Jawa Timur dan Bali. Sebelumnya ia sudah mengimbau agar kegiatan tersebut tidak dilakukan.

Pihaknya juga menyelidiki keberadaan pungutan liar di sekolah tersebut.

Lantas, kenapa Dedi Mulyadi melarang study tour?

Menurut Dedi, larangan study tour berkaitan dengan beban finansial yang harus ditanggung orangtua murid dan risiko keselamatan murid selama kegiatan.

Baca juga: Ancaman Dedi Mulyadi Copot Kepsek yang Bandel Berangkatkan Muridnya Study Tour: Tidak Segan

Kegiatan study tour SMAN 6 Depok ke Jawa Timur dan Bali bisa menjadi contoh. Dedi mengatakan, biaya perjalanan mencapai Rp 3,5 juta per murid, belum ditambah uang saku. 

Alhasil, total biaya perjalanan bisa berkisar dari Rp 4,5 juta sampai Rp 5,5 juta per murid. 

Dedi berpendapat, tidak sedikit orangtua murid yang harus berutang demi membayar biaya study tour. Hal tersebut menyebabkan beban ekonomi keluarga bertambah.

"Kegiatan ini sering kali membuat orangtua yang tidak mampu harus berutang ke sana kemari, yang akhirnya semakin memperberat beban hidup mereka. Ini yang kami ingin cegah," kata Dedi, dilansir dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Dedi menegaskan bahwa larangan study tour bukan berarti larangan untuk berfoto bersama teman-teman seangkatan.

"Kami membaca berbagai postingan di media sosial, ada yang mengartikan larangan ini secara keliru, seperti larangan berswafoto atau berfoto bersama teman seangkatan. Saya tegaskan, yang kami larang adalah kegiatan study tour, kunjungan ilmiah, atau kunjungan industri yang membebani orang tua siswa secara finansial," bunyi pernyataan Dedi Mulyadi dalam akun Instagram @dedimulyadi71.

Ia menambahkan, kegiatan study tour dan perpisahan tetap bisa dilakukan di lokasi yang dekat, tanpa biaya besar.

Dedi mencontohkan, study tour bisa digelar di sejumlah lokasi di Depok tanpa menyebabkan beban finansial bagi orangtua murid, dilaporkan oleh Kompas.com, Rabu (19/1/2025).

"Sampah di Depok menjadi masalah besar, itu bisa menjadi rangkaian studi, di mana anak-anak jurusan biologi atau IPA bisa menggunakan metodologi bakteri sebagai mengurai sampah dengan menggunakan R4 (reduce, reuse, recycle, replace)," ucap Dedi.

OSIS atau organisasi murid lainnya, lanjut dia, bisa mengadakan acara di sekolah dengan penampilan musik, tair, dan sastra. 

"Siswa bisa mengumpulkan iuran secara wajar di antara mereka sendiri tanpa melibatkan sekolah sebagai institusi yang melakukan pungutan," ucap Dedi, dilansir dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Rela Dicaci Imbas Polemik Study Tour, Soroti Keuangan Ortu Siswa Tak Mampu: Beban

133 kepala SMA/SMK terancam dipecat gegara study tour

Peraturan ini tak dianggap enteng oleh Dedi Mulyadi.

Dia bertekad tegas mencopot kepala sekolah yang berani melakukan study tour.

Hingga saat ini setidaknya ada 111 SMA dan 22 SMK yang "ngotot" melaksanakan study tour ke luar provinsi.

"Kalau pergi piknik ke luar provinsi, sudah jelas melanggar surat edaran yang dibuat Pak Bey (Machmudin), Pj. Gubernur lama."

"Itu (dibuat) ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater (Subang)," kata Dedi, Sabtu (22/2/2025), dilansir TribunJabar.id.

"Kami tidak segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen," lanjut Dedi.

Tentang pencopotan kepala sekolah, Dedi menjelaskan nantinya mereka bisa kembali menjadi guru biasa.

Namun, saat ini, kata Dedi, pihaknya masih memerintahkan Inspektorat Jabar melakukan audit untuk menyimpulkan, sanksi apa yang akan diberikan terhadap kepala sekolah SMA/SMK yang melanggar aturan study tour.

Sebab, meskipun ia memperingatkan akan mencopot kepala sekolah SMA/SMK yang melanggar aturan soal study tour, jelas Dedi, kewenangan memberhentikan permanen tetap berada di tangan Dinas Pendidikan.

"Enggak ada problem, sama juga rektor bisa jadi dosen biasa. Politisi, mantan Ketua DPRD bisa jadi anggota biasa," jelas dia, dikutip dari Kompas.com.

"Kan kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kewenangan kepala dinas pendidikan. Dan kepala dinas pendidikannya sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit."

"Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan," tutur Dedi.

Tak hanya memerintahkan Inspektorat Jabar, Dedi juga meminta meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar untuk mencari sekolah mana saja yang mengadakan study tour ke luar provinsi.

Dedi sekali lagi menekankan pihaknya akan menonaktifkan kepala sekolah yang melanggar aturan, sampai audit selesai dilakukan.

"Pokoknya berlaku seluruh, bukan hanya SMAN 6 (Depok) saja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan ke luar provinsi Jabar untuk study tour hari ini kita nonaktifkan dulu, semua," tegas Dedi.

Baca juga: Remaja Pencuri Pisang Ingin Jadi Presiden, Dedi Mulyadi Hadiahi Kambing Rp4 Juta 4 Ekor: Seneng Saya

Pengamat: Dedi Mulyadi Harus Beri Penjelasan

Tentang keputusan Dedi Mulyadi menonaktifkan kepala sekolah yang melaksanakan study tour ke luar provinsi, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, memberikan tanggapannya.

Ia menilai Dedi seharusnya memberikan penjelasan terkait larangan study tour ke luar provinsi.

"Kalau dilarang saya kira mesti dijelaskan dahulu karena apanya."

"Saya pikir sebetulnya bukan masalah study tour, melainkan hal lain yang dirasa memberatkan orang tua siswa, semisal uang administrasi atau lainnya," kata Cecep, Minggu (23/2/2025).

Cecep juga menyarankan agar aturan mengenai study tour dibuat lebih detail lagi.

Ia berharap Dedi bisa berdiskusi dengan pihak terkait untuk bisa menentukan seperti apa regulasi mengenai study tour.

Pihak terkait yang dimakud Cecep di antaranya adalah sekolah, orang tua, hingga agen travel.

"Nanti kan akan keluar tuh SOP dan lainnya. Lalu, sisi kebijakan studi dilihat metodologi, kan itu (study tour) sebagai metode pembelajaran mengenalkan anak-anak pada lingkungan luar."

"Tapi, kan soal jaraknya enggak melulu harus jauh, bisa juga yang dekat, namun tetap berkaitan dengan mata pelajarannya," jelasnya.

Cecep juga mengaku tak setuju, jika study tour lebih banyak wisata ketimbang pembelajarannya.

Karena itu, Cecep mengimbau pihak sekolah agar memperbanyak porsi belajar saat study tour berlangsung.

"Lalu, jangan sering-sering juga study tour, serta jangan jauh-jauh, bisa lingkup kecil, namun masuk dengan mata pelajarannya," ujarnya. 

Cecep, pada prinsipnya, berharap Dedi bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, termasuk memberhentikan kepala sekolah terkait study tour.

Sebab, menurut dia, pemberhentian kepala sekolah justru tidak menyelesaikan masalah.

Ia menilai mengedepankan dialog lebih penting ketimbang buru-buru mencopot kepala sekolah dari jabatannya.

"Saya kira harus dipertimbangkan ulang. Sebab, dengan tindakan pecat begitu enggak menyelesaikan masalah."

"Mesti diajak berdialog dengan berbagai pihak guna menghasilkan solusi yang terbaik."

"Jadi, Pak Dedi harus pikirkan bagaimana pendidikan Jabar ini bisa istimewa ke depan," pungkas Cecep.

----- 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribunnews.com

Berita Jatim dan berita viral lainnya.