Blokade Jalan Sendirian, Tosan Tuntut Penutupan Tambang Ilegal di Lumajang, Penambang Pasir: Ngawur

TRIBUNJATIM.COM - Seorang warga tuntut penutupan tambang ilegal dengan memblokade jalan sendirian.

Warga Desa Selok Awar-awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur bernama Tosan itu melakukan aksi blokade jalan lintas selatan (JLS) pada Rabu (26/2/2025).

Ia membakar ban di tengah jalan hingga membuat kemacetan.

Ratusan kendaraan, terutama truk pengangkut pasir hasil tambang, terpaksa berhenti dan tidak dapat melintas.

Kemacetan di JLS pun tidak terhindarkan, mencapai panjang 3 kilometer dan berlangsung lebih dari satu jam.

Tindakan Tosan bertujuan untuk menuntut aparat penegak hukum (APH) agar memberantas praktik pertambangan ilegal yang marak di daerah tersebut.

Melansir dari Kompas.com, keributan sempat terjadi ketika salah seorang penambang pasir berusaha melintas dengan menyingkirkan ban yang terbakar.

Tosan mengadang upaya tersebut, yang berujung pada aksi adu mulut.

Beruntung, polisi yang berada di lokasi segera melerai keributan tersebut sehingga tidak berlanjut menjadi baku hantam.

Ridwan, salah satu penambang pasir, menilai aksi Tosan merugikan banyak orang yang bergantung pada hasil pertambangan pasir.

"Aksinya ngawur, gak izin polisi, ini bikin kendaraan terhambat. Katanya nuntut semua tambang yang gak berizin ditutup termasuk yang tradisional. Lah, kami disuruh gak kerja, yang kasih makan keluarga siapa?" ujarnya.

Baca juga: Pengakuan Andri Pendemo Tambang Ilegal Bohong Soal Tak Makan 18 Hari: Tidak Pernah Kelaparan

Di sisi lain, Tosan mengaku sengaja melakukan aksi di JLS karena merasa aparat abai dan terkesan membiarkan praktik pertambangan ilegal.

Ia menyebutkan bahwa ini bukan kali pertama dirinya melakukan aksi serupa. Sebelumnya ia pernah berunjuk rasa di depan Polres Lumajang, Polda Jawa Timur, dan Gedung DPRD Lumajang.

Namun, ia merasa tuntutannya tidak pernah digubris APH.

"Tuntutan saya mengenai tambang ilegal, ini yang kesekian kali. Sebelumnya aksi sendirian juga di Polres, Polda, dan dewan. Tapi tetap aja gak ada penanganan," ungkap Tosan.