MKKS SMA di Tulungagung Larang Kegiatan Wisuda, Ada Sanksi dari Provinsi Jika Dilanggar

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Dinas Pendidikan Jatim telah mengeluarkan Nota Dinas pelarangan wisuda/purnawiyata di SMA, SMK dan SLB.

Dalam pengantarnya, Nota dinas ini dikeluarkan untuk menjaga kekondusifan dan ketenangan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, terkait fenomena dan budaya wisuda/purnawiyata.

Dinas Pendidikan mengganti istilah wisuda/purnawiyata dengan kelulusan.

Kegiatan kelulusan tidak boleh dilaksanakan di luar lingkungan sekolah masing-masing.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kabupaten Tulungagung, Agus Sugiarto, mengatakan nota dinas itu sudah diedarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Tulungagung.

“Intinya untuk kegiatan wisuda dan purnawiyata ditiadakan. Dengan alasan apapun sekolah memang tidak boleh,” jelas Agus, Selasa (11/3/2025).

Baca juga: Uji Sampel Jajanan di Pasar Takjil Tulungagung, Dinkes Temukan Kerupuk Mengandung Rhodamin B

Setiap sekolah tetap bisa melaksanakan pelepasan siswa kelas XII, selama tidak mewajibkan dan tidak membebani siswa atau wali murid.

Pelepasan siswa kelas XII diharapkan dilakukan dengan inovasi dan kreativitas masing-masing sekolah, dengan tidak membebani biaya.

Sebelumnya kegiatan wisuda/purnawiyata para kebanyakan dilakukan di hotel.

“Biasanya dilaksanakan di sekitar Bulan Mei. Tahun ini sebenarnya sudah direncanakan (wisuda/purnawiyata),” sambung Agus.

Sejumlah sekolah sudah booking tanggal ke hotel tempat acara perpisahan akan digelar.

Namun karena ada larangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, semua sekolah harus mematuhinya.

Rencana wisuda/purnawiyata harus dibatalkan, termasuk membatalkan rencana penggunaan hotel tempat acara.

“Hampir semua sekolah sudah keep tanggalnya dengan hotel. Semua harus dibatalkan,” tegasnya.

Baca juga: Pedagang CFD Tulungagung Beralih ke Pasar Takjil, Omzet Meningkat Selama Ramadan