Nasib Karyawan BUMD Tak Pernah Dapat THR, Diganti Uang Sirup Rp 100-300 Ribu, Dirut: Gaji Saja Susah

TRIBUNJATIM.COM - Para karyawan BUMD ini tak pernah dapat THR atau Tunjangan Hari Raya sejak perusahaan berdiri.

BUMD atau Badan Usaha Milik Negara yang dimaksud adalah Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PDPHJ) Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Uang THR diganti uang sirup.

Besaran THR yang diberikan pun jauh dari gaji satu bulan yang diterima karyawan.

Dirut PDPHJ, Bolmen Silalahi, mengatakan saat ini jumlah karyawan kurang lebih 254 orang yang terdiri dari calon pegawai, pegawai tetap, dan honor.

“Sebenarnya dari dulu PDPHJ itu tidak memberikan uang THR seperti perusahaan yang sehat. Jadi yang ada uang sirup,” kata Bolmen saat ditemui di kompleks perkantoran DPRD Pematangsiantar, Kamis (20/3/2025).

Bolmen mengemukakan, sejak berdirinya perusahaan daerah milik Pemkot Pematangsiantar itu, karyawannya belum pernah menerima THR, namun ada pengganti uang sirup.

“Bahkan sejak berdirinya perusahaan ini belum pernah ada THR. Dulu menggaji karyawan saja susah. Baru dua tahun ini penggajian lancar. Gimana bicara THR, gaji saja susah,” sambungnya, melansir dari Kompas.com.

Setiap bulan, kata Bolmen, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk gaji pegawai itu mencapai Rp 328.000.000.

Jika dihitung termasuk Direksi dan Pengawas, kira-kira sampai Rp 380 juta per bulan.

Baca juga: Pantas Kades Iwan Bagi-bagi THR Rp 200 Ribu ke Tiap Warga, Sumber Uang Terkuak, Ingin Rakyat Bahagia

“Kalau melihat kondisi keuangan perusahaan sekarang tetap menggunakan uang sirup. Bukan PDPHJ yang tidak mau membayar, keuangan kita transparan, bisa dilihat mampu nggak membayar THR,” kata Bolmen.

Tahun sebelumnya, uang pengganti sirup yang diberikan berkisar Rp 100.000 sampai Rp 300.000, tergantung dengan kondisi keuangan perusahaan.

Pengganti uang THR itu diberikan sesuai status karyawan.

Karyawan beragama Islam akan dibayarkan pada Hari Besar Idul Fitri, dan karyawan beragama Kristen diberikan pada saat Natal dan Tahun Baru.

“Kalau bulan ini khusus Muslim. Itu tujuh hari, ya, kita upayakan memberikan sebelum tujuh hari. Tapi nggak sesuai dengan gaji ya, mengikuti yang dulu lah (uang sirup),” ucapnya.

Disinggung surat edaran (SE) Wali Kota Pematangsiantar yang mengimbau perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD memberikan THR, Bolmen bilang akan berkoordinasi dulu dengan pihak terkait.

“Kalau soal (sanksi) itu nanti kita koordinasi lah ke OPD terkait,” tuturnya.

Baca juga: Total Rp 11,7 Miliar, THR untuk Pegawai 12 Lembaga Negara di Bojonegoro sudah Cair

Sebelumnya, Wali Kota Pematangsiantar mengimbau para perusahaan BUMN, BUMD, dan swasta untuk melaksanakan pemberian THR Keagamaan kepada para pekerja/buruh.

Imbauan ini disampaikan melalui Surat Edaran (SE) No:

012/800.1.10.3/280/III-2025 Tanggal 13 Maret 2025, yang ditandatangani Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar, Robert Sitanggang, mengatakan, pembayaran THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha.

Teknis pelaksanaan pembayarannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 tentang THR keagamaan bagi pekerja.

Selain itu, kata Robert, THR Keagamaan wajib diberikan pengusaha kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih, serta pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Sedangkan besaran THR yang diberikan menyesuaikan dengan masa kerja. Pekerja yang sudah memiliki masa kerja 12 bulan mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah, dan yang kurang dari 12 bulan diberikan sesuai dengan proporsional masa kerja,” kata Robert dalam keterangan tertulis.

Robert juga memastikan perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban pembayaran THR akan dikenakan sanksi secara bertahap oleh pemerintah.

Dalam Permenaker, pengusaha yang telat atau tidak mencairkan THR keagamaan didenda 5 persen.

Untuk itu, Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar juga membuka posko pengaduan THR selama jam kerja.

"Kami mengimbau pekerja agar dapat memanfaatkan posko dengan baik. Namun tetap mengedepankan dialog dengan pengusaha, agar pembayaran THR bisa lancar,” kata Robert.

Berita Lain Seputar THR

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kini mengeluarkan aturan baru untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melarang permintaan dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) oleh atau kepada siapa pun.

Aturan itu dikeluarkan melalui surat edaran.

Dedi Mulyadi mengambil langkah setelah maraknya surat permohonan THR yang diajukan oleh berbagai organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta.

Hal tersebut seperti yang dikutip oleh Kompas.com.

“Kami tegaskan bahwa hari ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan edaran yang mengatur hal ini,” ujar Dedi, Selasa (18/3/2025).

Edaran ini mengandung beberapa poin penting, salah satunya adalah larangan bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari tingkat gubernur hingga RT/RW, untuk meminta atau memberikan THR kepada siapapun dengan alasan apapun.

Tidak hanya itu, Gubernur Dedi Mulyadi juga mengingatkan bahwa seluruh lembaga usaha, baik yang berada di bawah naungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun perusahaan swasta, dilarang memberikan THR kepada pihak manapun.

“Jangan sampai kita ini aneh-aneh—saat puasa tidak puasa, tapi saat lebaran malah sibuk mencari THR ke mana-mana,” tambahnya dengan tegas.

Baca juga: Pantas Kades Wunut Bisa Kasih THR Rp457 Juta ke Warga, Bayi Juga Dapat, Terungkap Sumber Dananya

Gubernur Dedi Mulyadi juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjalani hidup dengan lebih santai dan penuh rasa syukur.

“Yuk kita jalani hidup ini dengan rileks-rileks saja, apa adanya,” ujar Dedi.

Dengan diterbitkannya edaran ini, diharapkan dapat mengurangi praktik permintaan dan pemberian THR yang berpotensi menambah beban bagi pihak lain.

Gubernur juga menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan suasana Idul Fitri yang lebih damai dan penuh makna tanpa adanya tekanan atau kewajiban yang tidak seharusnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak masyarakat untuk menjalani Hari Raya Idul Fitri dengan penuh kekhusyukan tanpa saling membebani, dan berharap edaran ini dapat membawa kedamaian serta mempererat rasa kebersamaan di antara warga Jawa Barat.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com