Pemkot Malang Temui Kementerian PU RI Bahas Peluang Revitalisasi Pasar Besar Malang

Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan rencana revitalisasi Pasar Besar Malang dianggap sebagai hal yang wajar.

Pemkot Malang akan membangun komunikasi lebih lanjut untuk memaparkan rencana intervensi program terhadap Pasar Besar Malang.

"Saya pastikan dulu dari pada ramai. Kita tunggu bagaimana hasil dari Kementerian PU RI," paparnya.

Juru bicara Hippama, Agu Priambodo mengatakan, Pemkot Malang telah abai terhadap tanggung jawabnya dalam memberikan perawatan terhadap bentuk bangunan pasar.

Agus mengaku bersyukur mendengar informasi bahwa revitalisasi Pasar Besar Malang tidak lagi menjadi program prioritas di Kementerian PU RI.

Keluarnya revitalisasi Pasar Besar Malang ini menegaskan agar Pemkot Malang segera melakukan perbaikan terhadap pasar.

"Ya, kalau itu saya bersyukur juga. Kalau tidak prioritas, berarti harus ada perbaikan, bukan pembongkaran. Kami juga minta dewan, harusnya menampung aspirasi masyarakat. Saya pernah mencalonkan sebagai anggota legislatif, makannya tahu bagaimana ngemis-ngemis ke masyarakat. Nah, sekarang teman-teman dewan, kok tidak ingat mereka dulu ngemis ke masyarakat. Sekarang mereka tidak mau menampung aspirasinya masyarakat atau pedagang," ujar Agus.

Hippama telah berkirim surat ke Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

Surat itu berisi penolakan terhadap rencana pembongkaran total Pasar Besar Malang.

Dikatakan Agus, sampai saat ini pihaknya masih menunggu balasan dari surat yang dikirim pada 26 Februari 2025 itu.

"Kami berharap ada respons dan bisa bertemu dengan wali kota selepas Lebaran," ujarnya.

Agus mengatakan, saat masa kampanye, Wahyu mengundang Hippama.

Ketika bertemu, para pedagang mendengar langsung visi dan misi Wahyu dan Ali yang saat itu mencalonkan diri, atas kondisi pedagang Pasar Besar Malang.

Dikatakan Agus, Wahyu setuju tidak dilakukan pembongkaran total berdasarkan kajian teknis dari ITS Surabaya.

Agus dan para pedagang meminta janji itu direalisasikan oleh Wahyu.