DPRD Jatim Minta Jangan Ada Kekerasan Sikapi Demonstrasi Mahasiswa

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur meminta semua pihak terkait untuk tidak menggunakan cara kekerasan dalam menyikapi fenomena demonstrasi menolak UU TNI yang dilakukan mahasiswa beberapa hari terakhir di berbagai kota di Tanah Air, termasuk di wilayah Jawa Timur. 

Penanganan demonstrasi dengan menggunakan kekerasan dinilai bukan hal yang semestinya dilakukan. Pendekatan dialogis harus lebih diutamakan.

“Kami berharap semua pihak tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Mahasiswa yang berdemonstrasi adalah anak-anak bangsa yang membawa aspirasi sebagai bagian dari tugas sejarahnya. Pendekatan humanis dan dialogis harus diutamakan oleh semua pihak,” ujar Deni Wicaksono, wakil ketua DPRD Jatim, Selasa (25/3/2024).

Deni mengatakan, demonstrasi adalah bentuk ekspresi yang wajar dan dilindungi oleh konstitusi. Tidak boleh ada pelarangan terhadap demonstrasi.

Sehingga akan lebih elok jika semua pihak menahan diri untuk tidak saling memprovokasi dan melakukan kekerasan.

Baca juga: Jurnalis Kena Hajar Polisi Saat Demo Tolak UU TNI di Surabaya Lapor ke Polda Jatim, ini Pengakuannya

“Kami mendengar ada tindakan-tindakan kelerasan yang dialami oleh mahasiswa, dan bahkan di Surabaya juga dialami oleh insan pers. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Deni.

Alumnus Universitas Airlangga tersebut optimistis situasi akan tetap kondusif apabila pendekatan humanis dan dialogis diterapkan dalam menyikapi aksi demonstrasi mahasiswa.

Baca juga: Wartawan Kena Hajar Polisi Saat Liput Demo UU TNI di Surabaya: Mereka Rebut Handphone Saya

“Jika semua pihak menahan diri, InsyaAllah situasi akan tetap kondusi. Mahasiswa dapat menyalurkan dan memperjuangkan aspirasinya, sedangkan aparat berwenang juga bisa menjalankan tugasnya,” imbuh Deni yang juga ketua Persatuan Alumni GMNI Jatim.