Pemkot Malang akan Presentasikan Persiapan Sekolah Rakyat, Sasar 1.000 Anak Putus Sekolah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Program Sekolah Rakyat diharapkan bisa mengentaskan 1.000 anak putus sekolah di Kota Malang, Jawa Timur, pada semester pertama pelaksanaannya di 2025.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, Pemerintah Kota Malang hanya menerima tempat, sedangkan biaya sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. 

"Kalau untuk sementara yang saya dengar, sasarannya 1.000 dari DTKS Desil 1, 2, dan 3. Kota Malang tinggal pelaksana saja. Pastinya itu akan mengurangi, karena angka tidak sekolah kita di angka 3.000an lebih. Harapan kami bisa menurunkan 1.000 orang lagi. Semoga ini bisa berlanjut beberapa tahun ke depan sehingga anak-anak bisa mentas dari putus sekolah," kata Amithya, Kamis (27/3/2025). 

Legislatif mendorong agar Pemkot Malang juga memanfaatkan program ini sebagai sarana mengentaskan angka pengangguran.

Anak-anak yang sudah mendapatkan jaminan sekolah, sudah sepatutnya terus dipantau hingga mendapatkan jaminan pekerjaan juga. 

Amithya mengatakan, legislatif telah mengusulkan sitem pemantauan itu ke eksekutif.

Pemkot Malang telah memiliki program beasiswa kepada ratusan anak setiap tahunnya.

Dari program tersebut, Pemkot Malang bisa memantau potensi yang ada. Terutama anak-anak yang berprestasi. Mereka bisa ditarik untuk bekerja di Kota Malang.

Baca juga: Punya Sekolah Bibit Unggul, Pemkot Surabaya Siap Buka Sekolah Rakyat Pertengahan Tahun 2025

"Program Pemkot Malang ada beasiswa yang sudah berjalan. Kami sudah merekomendasikan menjadi satu data sebagai rekomendasi yang bisa disebarkan ke peluang pekerjaan di Kota Malang. Pemerintah daerah punya data, sehingga anak-anak yang sudah dibiayai itu dipantau. Apakah sudah dapat pekerjaan belum? Kalau sudah lulus kuliah, bisa kami tarik kembali. Apalagi yang sangat berprestasi. Kami sudah rekomendasikan sistem itu," papar Amithya.

Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Malang, Donny Sandito mengatakan, pihaknya telah memiliki data jumlah anak kategori miskin dan sangat miskin.

Data tersebut nantinya akan dipilah kembali untuk memenuhi kuota kebutuhan alokasi di Sekolah Rakyat.

Pihaknya akan mempresentasikan kesiapan Kota Malang pada April 2025 mendatang.

"Kami diminta mengusulkan lokasi, nanti disurvei oleh Kementerian PU RI. Pada April, kami akan presentasikan persiapannya. Semua dari kementerian. Kota Malang telah mengusulkan. Kota Malang mengusulkan di Poltekom," ujar Donny.

Setelah mempresentasikan kesiapan Kota Malang menyelenggarakan Sekolah Rakyat, Pemkot Malang akan menunggu keputusan dari kementerian terkait.