Ribuan Pendatang Baru Berpotensi Masuk Surabaya Pasca Lebaran, Pemkot Intensifkan Pendataan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ribuan masyarakat urban baru diperkirakan akan datang ke Surabaya pada arus balik Lebaran 1446 H/2025 M.

Pemkot Surabaya pun mengintensifkan pendataan kepada rumah kos maupun rumah sewa di masing-masing wilayah.

Pemkot Surabaya akan memetakan tujuan pendatang berada di Kota Pahlawan.

Sekaligus, memastikan masyarakat tertib administrasi kependudukan.

"Sudah saya sampaikan ke teman-teman (perangkat daerah), pak camat, dan pak lurah. Harus menguatkan di RW masing-masing. Ketika ada orang yang datang, (RT, RW, lurah maupun camat) harus melaporkan," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, Jumat (4/4/2025).

Pendataan pendatang pasca Lebaran akan menyasar sejumlah rumah kos.

"Yang datang akan didata, sudah berkerja atau belum? Kalau nggak kerja, di sini ngapain? Tinggal di mana," katanya. 

"Ini dibutuhkan kerja sama dengan RT/RW. Sehingga kami berharap kepada RT/RW kalau ada yang masuk ke wilayahnya, tolong dipantau dan dijaga. Sebab, kalau tidak dipantau bisa-bisa terpinggirkan warga Surabaya ini. Akhirnya tidak bisa menyelesaikan masalah (sosial dalam kota)," katanya. 

Berkaca pada tahun-tahun sebelumnya, lonjakan penduduk datang acap kali terjadi pasca Lebaran.

Data triwulan pertama pada 2024 misalnya, terdapat kenaikan jumlah penduduk Surabaya sebesar 21.423 jiwa dibandingkan data penduduk pada akhir tahun 2023. 

Jumlah tersebut membuat jumlah penduduk Surabaya menyentuh 3.009.286 jiwa hingga pertengahan Maret 2024.

Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya pada Januari-Juni 2024, sebanyak dua kecamatan yang memiliki jumlah penduduk pindah masuk paling besar dari 31 kecamatan di Surabaya.

Yakni, Kecamatan Kenjeran (2.230 jiwa), dan Kecamatan Tambaksari (1.684 jiwa). 

Pindah masuk tersebut didasarkan pada perubahan alamat masing-masing penduduk.

Penyebabnya karena beberapa faktor seperti peluang kerja, pendidikan, kesehatan, faktor keluarga, dan beberapa lainnya.

Baca juga: Fakta Asal Usul 3 Bocah SD Curi Motor di Gresik, Pendatang Luar Pulau, Bupati Gus Yani: Tercengang

Wali Kota Eri menegaskan tak akan membatasi warga luar kota yang ingin tinggal di Surabaya atau bahkan masuk KTP Surabaya.

Sekalipun demikian, Cak Eri, sapaan Eri Cahyadi juga mengingatkan konsekuensi yang nantinya harus ditanggung masing-masing pemohon pindah masuk. 

Menurutnya, warga pendatang yang baru saja mengajukan pindah masuk ke KTP Surabaya tak bisa serta merta langsung mendapatkan intervensi dari pemkot.

Misalnya, bantuan sosial (bansos) bagi warga miskin, bantuan permakanan untuk bayi stunting, dan program lainnya.

Melalui sebuah pernyataan, warga tersebut harus bersedia untuk tidak menerima bantuan selama 10 tahun awal di Surabaya.

"Kalau dia mau mengubah KTP, harus mau 10 tahun tidak dibantu (pemkot)," katanya.

Sebab, Pemkot Surabaya akan mengutamakan intervensi kepada warga "asli" atau yang lebih lama tinggal di Surabaya.

"Jangan sampai Surabaya tidak bisa selesai permasalahannya karena kedatangan orang dari luar Surabaya dan harus berbagi terus. (Warga asli Surabaya) Kapan makmurnya?" kata Cak Eri. 

Selain untuk memastikan tertib administrasi, pendataan tersebut juga sekaligus mengantisipasi potensi kriminal yang dilakukan warga pendatang.

Misalnya, pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor). 

"Biasanya (penghuni) kos-kosan ini tambah akeh (banyak). Makanya, harus didata. Sebenarnya RT/RW mendata agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Apabila pihaknya menemukan pendatang tanpa tujuan jelas dan membutuhkan bantuan segera, pemkot akan berkoordinasi dengan daerah asal untuk proses pemulangan.

Sehingga, intervensi dapat segera diberikan. 

"Kami akan koordinasi dengan pemda asal untuk memulangkan kalau nggak ada kejelasan kerja di mana," tandas Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini. 

Kepala Dispendukcapil Surabaya, Eddy Christianto telah berkoordinasi dengan camat dan lurah untuk menindaklanjuti arahan wali kota.

"Kami sudah bersurat ke lurah dan camat untuk pendataan penduduk non-permanen," kata Eddy saat dikonfirmasi terpisah.

Nantinya, pendataan kos juga akan melibatkan lintas dinas.

"Sebab untuk pendataan kos, leading sector-nya ada di bagian pemerintahan dan camat," tandas Eddy yang juga mantan Kasatpol PP Surabaya ini.