Gelontorkan BOPDA Rp 500 M per Tahun, Wali Kota Surabaya Prioritaskan Bantuan untuk Sekolah Lama

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memperketat bantuan bagi sekolah baru.

Hal ini untuk memastikan sekolah yang telah lebih lama terus bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

Kebijakan tersebut diambil setelah melalui beberapa evaluasi. Di antaranya, semakin berkurangnya jumlah siswa di sekolah pada tiap proses penerimaan murid baru.

"Sering saya sampaikan, saya tidak pernah membantu sekolah yang baru, melainkan akan membantu sekolah yang lama" kata Cak Eri, sapaan Eri Cahyadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (10/4/2025).

"Sebab, kenapa jumlah murid selalu berkurang? Karena (pendirian) sekolah tidak terkontrol. Akhirnya, tidak pas jaraknya (masing-masing sekolah)," kata Cak Eri.

Acap kali, sebuah sekolah berdiri tidak jauh dengan sekolah lain.

Selain membuat lokasi sekolah tidak merata, juga menyebabkan sebaran jumlah siswa tidak sama.

"Pada satu wilayah itu, ada yang jumlah siswanya banyak, ada yang tidak," katanya.

Hingga saat ini, jumlah SD di Surabaya mencapai 664 lembaga (284 lembaga negeri dan 380 lembaga swasta).

Sedangkan untuk jumlah SMP, Surabaya memiliki 330 lembaga (63 lembaga negeri dan 267 lembaga swasta).

Pertimbangan lainnya, APBD Surabaya juga terbatas.

Anggaran pendidikan Kota Surabaya yang digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) di Kota Surabaya meningkat tiap tahunnya.

Pada 2024 misalnya. Pemkot Surabaya mengalokasikan BOPDA senilai Rp 500 miliar yang mencangkup untuk pembiayaan SD dan SMP negeri dan swasta.

Perinciannya, jenjang SD/MI mencangkup 350 sekolah dengan alokasi Rp 250 miliar, sedangkan untuk jenjang SMP/MTs mencangkup 229 sekolah dengan jumlah alokasi yang sama.

Baca juga: Pemkab Bojonegoro Ajukan Pendirian Sekolah Rakyat ke Kemensos, Usulkan Gedung Pusdiklat Jadi Lokasi

Formulasi BOPDA yang diterima sekolah berbeda dengan disesuaikan berdasarkan rombongan belajar (rombel). Untuk SD/MI sekitar Rp 3 jutaan dan jenjang SMP/Mts Rp 5 jutaan.

"Kalau yang baru-baru kami bantu, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang memang merintis lebih dahulu di Surabaya waktu susah? Sehingga, kami minta ada kesepakatan antara sekolah negeri dan swasta untuk tidak memberikan bantuan kepada sekolah baru," katanya.

Pada prinsipnya, Pemkot Surabaya tidak akan membatasi pendirian sekolah baru.

Apalagi, izin pendirian sekolah tidak hanya berasal dari pemkot.

Hanya saja, Wali Kota Eri mengingatkan sekolah tersebut untuk tidak menggantungkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) yang bersumber dari anggaran daerah.

"Harapan saya, yang ada-ada ini (sekolah-sekolah lama) saling menguatkan. Sebab biasanya setelah membangun sekolah, moro-moro jaluk bantuan pemkot (tiba-tiba meminta bantuan dari pemkot)," katanya.

Padahal, Pemkot Surabaya memiliki misi besar dalam menyetarakan kualitas sekolah negeri dan swasta di Surabaya.

Apabila jumlah sekolah swasta semakin banyak dan kemudian berharap bantuan dari pemerintah, maka misi besar tersebut sulit terwujud.

"Kalau mau (mendirikan) sekolah baru, silakan. Tapi, tidak menerima BOPDA. Sehingga, sekolah yang baru ini memang benar-benar mampu secara finansial, mampu dari sisi (kualitas dan jumlah) gurunya, dan berbagai pertimbangan lainnya," tandas Ketua Ikatan Keluarga Alumni IKA Institut Teknologi 10 November (ITS) Jatim ini.

"Sebab, ada sekolah yang sudah berdiri tapi ternyata gurunya kurang, jam pelajarannya kurang, sehingga kesejahteraan gurunya tidak tercapai. Makanya, kami minta kepada Dinas Pendidikan untuk tidak menambah sekolah baru sebelum itu semua kuat," katanya.