Pemkab Bojonegoro Berkomitmen Sukseskan KDMP, Setyo Wahono Pastikan Bukan Sekadar Gugurkan Kewajiban

Ringkasan Berita:

• Pemkab Bojonegoro tegaskan mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
• Baru 3 KDMP di Bojonegoro yang tercatat telah aktif beroperasi.
• Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono mendorong perangkat desa dan pengurus koperasi untuk aktif melakukan konsolidasi, pendampingan, serta edukasi kepada masyarakat.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Misbahul Munir

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Perkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mempercepat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi produktif masyarakat, mulai dari unit usaha kecil hingga rumah tangga.

Saat ini, total 430 desa dan kelurahan di Bojonegoro telah difasilitasi pembentukan koperasi desa lengkap dengan legalitas berbadan hukum. 

Namun hingga awal November 2025, baru 3 KDMP yang tercatat telah aktif beroperasi.

Sementara 82 koperasi lainnya masih dalam tahap merintis dan persiapan pembentukan gerai atau kantor operasional.

Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono menegaskan, pemkab berkomitmen penuh mensukseskan program ini.

Menurutnya, pelaksanaan KDMP bukan sekadar untuk menggugurkan kewajiban dari pemerintah pusat, melainkan instrumen strategis dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi warga desa.

“Koperasi Desa Merah Putih ini merupakan program pemerintah pusat. Tentu kami berkomitmen untuk mensukseskan program ini. Harapannya, koperasi desa dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan secara nyata di tingkat desa,” ujar Wahono saat dijumpai TribunJatim.com usai membuka acara retret pegawai PDAM di Makodim 0813 Bojonegoro, Jumat (7/11/2025).

Wahono juga mendorong perangkat desa dan pengurus koperasi untuk aktif melakukan konsolidasi, pendampingan, serta edukasi kepada masyarakat.

Baca juga: 5 Desa di Jombang akan Jadi Percontohan Program Nasional Koperasi Merah Putih

Baginya, keberhasilan KDMP sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi warga dalam mengelola usaha bersama.

“Kami terus mendorong pemerintah desa agar segera mengaktifkan koperasinya,” tambahnya.

Hadapi Tantangan

Meski demikian, Wahono tak menampik, implementasi KDMP masih menghadapi sejumlah tantangan. 

Salah satu kendala yang dihadapi saat ini, yaitu akses permodalan bagi koperasi yang baru berdiri.

Sejurus dengan hal itu, Pemkab Bojonegoro masih menunggu petunjuk teknis (juknis) lanjutan dari pemerintah pusat terkait skema pembiayaan.