Cici Bos Es Kristal Bingung Bisnisnya Ditutup Paksa Ormas, Diduga Tuntut Rp 3 Juta, Bupati Bertindak

“Ini lahan pemerintah bukan?” sahut pria mengaku ormas tersebut.

Karena tidak puas dengan jawabannya, relawan kembali mencecar alasan tidak diperbolehkannya mendirikan posko mudik 2025.

“Ya sudah, kalau jangan, ya jangan. Mau ngomong apa? Jangan, enggak boleh. Mau ngomong apa?” ujar pria mengaku ormas sambil merokok.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto, mengaku telah menerima laporan terkait pelarangan pendirian posko mudik oleh ormas, yang viral di media sosial.

Dia menegaskan, jajarannya telah menangkap pria yang dimaksud dalam video tersebut.

“Sudah kami tindak lanjuti, sudah kami tangkap, dan kami tahan,” tegas Karyoto di Silang Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).

Mantan Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, mendirikan posko mudik di atas tanah milik perorangan atau bukan milik pemerintah, tetap diperbolehkan.

“Enggak ada urusan. Bahkan, nanti mau kami periksa itu, siapa yang menghalang-halangi. Ini untuk hajat orang banyak, bukan untuk sekelompok, segelintir orang,” tegas dia.

Terlebih, pendirian posko mudik 2025 oleh relawan seyogianya merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat sekaligus bagian dari ibadah.

“Untuk melayani saudara-saudara kita yang sudah capek, yang butuh istirahat, yang butuh duduk, dan lain-lain,” kata dia.

“Kita lawan yang seperti itu. Enggak ada negara kalah dengan sekelompok-sekelompok preman ini,” tambah dia.

Dalam konteks ormas ini, Karyoto mengaku sudah memerintahkan para Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di wilayah hukum di Polda Metro Jaya agar tidak memberikan ruang kepada ormas yang memanfaatkan kepentingan kelompok.

“Kalau ada preman-preman yang melakukan aksi-aksi hanya untuk kepentingan kelompoknya sendiri, apalagi yang bernuansa pemerasan dan lain-lain, pasti akan kita tindak,” pungkas dia.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com