Optimisme Ketua DPRD Membangun Bondowoso di Tengah Efisiensi dan Sanksi Anggaran

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sinca Ari Pangistu

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Tribun Jatim Network berkesempatan mewancarai secara langsung Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dhafir, di Wismanya, Kelurahan Tamandari, Kecamatan Bondowoso, pada Rabu (22/4/2025).

Talkshow bertajuk Gebrakan Sang Pemimpin tersebut dikomandoi langsung oleh Pemimpin Redaksi Tribun Jatim Network, Tri Mulyono. 

Kedatangan tim redaksi Harian Surya dan TribunJatimNetwork disambut dengan hangat oleh Ketua DPC PKB Bondowoso itu.

Dialog selama sekitar 60 menit itu mengalir dengan membahas berbagai topik. Utamanya, tentang fungsi pengawasan DPRD di tengah mayoritas anggota legislatif adalah partai pendukung Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso.

Baca juga: Derita Mus Warga Bondowoso Alami Cacat Tangan dan Tuli, Jadi Korban Pembacokan, Tuntut Keadilan

Meski kondisi APBD tahun 2025 Bondowoso sedang tertatih-tatih jarena efisiensi, sanksi DAK infrastruktur dan kesalahan penghitungan Silpa. Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir tetap antusias berkolaborasi dengan pemerintah untuk menata kabupaten kelahirannya ini.

Bagaimana Ketua DPRD, Ahmad Dhafir menatap pembangunan di Bondowoso di tengah situasi efisiensi?

Lalu seperti apa strategi dirinya sebagai pemimpin menghadapi dinamika yang terjadi di Kabupaten Bondowoso? Berikut cuplikan petikan wawancara Tribun Jatim Network, secara eksklusif di Wisma Ketua DPRD, pada Kamis (24/4/2025).

*Bagaimana komposisi fraksi di DPRD Bondowoso ?*

Alhamdulillah, Bondowoso pemenang Legislatif itu PKB. Dengan perolehan kursi terbanyak di Jawa Timur, yakni 16 kursi di DPRD Bondowoso. Kursi ke dua dimenangkan oleh PPP-7 kursi, Golkar-7 kursi,  PDIP-5 kursi, Gerindra-4 kursi, Demokrat-3 kursi, PKS-2 kursi, dan Gelora-1 kursi.

*Kita tahu hasil Pilkada serentak, memenangkan calon dari PKB juga (RAHMAD-Ra Hamid dan Ra As'ad?), apakah fungsi pengawasan dari DPRD  tetap berjalan meskipun pendukungnya?*

Berangkat dari rasa tanggung jawab. Meski ada yang tanya, apakah tetap garang/kritis terhadap kebijakan?.  Prinsip kami, sahabatmu itu yang berkata benar padamu, bukan orang yang hanya bisa membenarkan perkataanmu.

Maka jika ada kesalahan, ya pasti kami ingatkan. Karena kami mewakili rakyat. Kami dibayar untuk bicara. Makanya kemudian, anggota dewan itu punya hak imunitas, baik yang disampaikan berupa pertanyaan, pendapat, apa pun selama itu ada kaitan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Baca juga: Warga di Bondowoso Resah, ODGJ Terpaksa Dievakuasi Dinsos Jatim ke Pasuruan, Petugas: Bikin Shelter

*Situasi kita tidak baik-baik saja, efisiensi anggaran, sanksi DAK. Kira-kira ke depan masukan atau produk di kabupaten Bondowoso tetap berjalan efektif ?*

Yang pertama harus punya pemahaman yang sama, bahwa eksekutif itu adalah eksekutor yang merecanakan dan melaksanakan. Legislatif itu legislator atau yang melegalisasi anggaran. Dan semuanya berpikir untuk kepentingan rakyat sesuai tupoksi masing-masing.